Analis Pendidikan Minta UKT Perguruan Tinggi Tetap Terjangkau

Analis Pendidikan Cecep Darmawan meminta agar Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi tetap terjangkau. Ia tidak setuju jika perguruan tinggi terdampak efisiensi anggaran. 

"Tidak boleh itu menjadi terdampak soal efisiensi," kata Cecep dalam tayangan Newsline, Metro TV, Selasa, 18 Februari 2025.

Cecep sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal efisiensi anggaran yang tidak boleh memengaruhi UKT. Sebab, anggaran pendidikan sebesar 20%  dari APBN dan APBD untuk perguruan tinggi selama ini masih minim. 

"Efisiensi memang harus kepada persoalan-persoalan yang bukan operasional dan investasi. Tapi yang operasional dan investasi khususnya beasiswa UKT itu harus menjadi perhatian tidak boleh kena dampak dari efisiensi dan penghematan-penghematan lain," ungkap Cecep. 

Pemerintah, kata Cecep, juga harus mengawasi dana pendidikan 20% tersebut. Dana itu harus bebas dari tindakan korupsi sehingga efisiensi anggaran tidak berdampak pada biaya UKT perguruan tinggi. 

"Bahkan kalau bisa UKT itu BOPTN-nya jangan dikurangi," ucapnya. 
 

Baca juga: Menkeu Tegaskan Efisiensi ATK hingga Seminar Tak Boleh Mempengaruhi UKT

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti perguruan tinggi negeri untuk tidak menaikkan UKT meskipun ada pemangkasan anggaran. Sri Mulyani tidak memungkiri bahwa perguruan tinggi juga terdampak efisiensi anggaran seperti kementerian dan lembaga lainnya.

"Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belajar tersebut. Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT," kata Sri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.

Sri mengatakan kebijakan terkait UKT untuk tahun ajaran baru 2025-2026 baru ditetapkan Juni atau Juli 2025. Dia juga menekankan pemerintah akan meneliti secara keseluruhan anggaran operasional perguruan tinggi.

"Sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut," ujarnya.