DPR Temukan 2 Kejanggalan Dalam Penembakan WNI oleh APMM

Ada dua hal yang tidak masuk akal dalam kasus penembakan aparat Malaysia terhadap warga negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu. Salah satunya, WNI disebut menabrak kapal patroli Malaysia hingga empat kali. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanudin.

"Pertama dikatakan bahwa WNI itu menabrakan selama empat kali menjadi janggal. Apa mungkin biasanya WNI yang masuk secara ilegal ke Malaysia ketika dikejar oleh aparat keamanan setempat mereka akan lari secepat-cepatnya untuk menghindar dan keterangan yang diberikan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menyatakan justru kapal yang dipakai oleh warga negara Indonesia itu melakukan penabrakan," jelas TB Hasanudin dikutip dari Metro Pagi Primetime, Metro TV, Rabu, 29 Januari 2025.

"Ini satu kejanggalan yang perlu nanti dilakukan investigasi. Kejanggalan yang kedua alasan penembakan itu dilakukan karena ketika WNI itu kepergok dia menggunakan senjata tajam parang. Itu janggal padahal mereka ada di kapal. Kalau bela diri berarti bisa jadi aparat itu masuk ke kapal WNI atau mungkin WNI yang naik ke kapal mereka. Sementara jenazah dan mereka korban penembakan diketemukan jauh di pantai," tambahnya.
 

Baca: Istri TKI Korban Penembakan Aparat Maritim Malaysia Minta Jenazah Suami Segera Dipulangkan

Adapun Migran Care mendesak penyelidikan menyeluruh, imparsial, dan independen atas insiden penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh aparat Malaysia. Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Susilo, menegaskan autopsi terhadap jenazah korban perlu dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian secara lebih rinci.  

"Visum memang dilakukan setelah kejadian, tetapi autopsi juga penting untuk memastikan cara dan tindakan yang menyebabkan korban meninggal dunia," ujar Wahyu seperti dikutip dari Headline News, Metro TV, Rabu 29 Januari 2025.

Wahyu menyoroti kasus serupa terus berulang tanpa ada langkah tegas dari pemerintah Indonesia. Hingga saat ini, tercatat 75 kasus penembakan terhadap WNI yang belum terselesaikan. Ia menilai kejadian ini harus menjadi momentum untuk menghentikan praktik extra judicial killing yang dilakukan aparat Malaysia terhadap pekerja migran.  

Menurut Wahyu, Indonesia perlu menekan Malaysia agar membuka akses bagi tim independen dalam menginvestigasi insiden ini. Selain itu, pemerintah juga diminta memperkuat perlindungan bagi PMI baik melalui diplomasi maupun kebijakan di dalam negeri.