Jakarta: Kebakaran hutan dan lahan harus ditangani sesegera mungkin. Sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah memperkuat penanganan, mulai dari operasi udara sampai dengan melakukan modifikasi cuaca.
Sebaran karhutla
Laporan dari BNPB periode 23 sampai 24 Agustus 2026, karhutla terjadi di sejumlah wilayah. Di Sumatra kebakaran terlapor ada di Aceh Besar dan Samosir. Sementara di Jambi pemantauan udara mendeteksi ada 14 titik api.
Di Kalimantan penanganan karhutla dilakukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Di wilayah lain karhutlah juga terjadi di Batam, Halmahera Timur, Magetan, sampai Papua Tengah di Nabire. Dan juga yang terbaru Biak.
Instruksi Presiden atasi karhutla
Menghadapi meluasnya karhutla di beberapa wilayah di Indonesia saat ini,
Presiden Prabowo Subianto meminta supaya penanganan diperkuat dan dilakukan secara terpadu. Pertama, pemerintah daerah harus memperkuat mitigasi.
Ada tambahan personel yang ikut untuk membantu memadamkan api dan melakukan penanganan termasuk melakukan pendinginan. Kemudian harus memperkuat penegakan hukum pembakaran lahan.
Presiden meminta untuk segera menghukum warga yang ketahuan pelaku pembakaran hutan. Kemudian harus memperkuat jalur udara dan juga jalur daerah. Berikut dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan saat ini di beberapa titik kebakaran yang terjadi.
Juga ada tambahan tenaga kesehatan dan edukasi masyarakat terdampak asap. Karena di berbagai wilayah banyak masyarakat yang terkena penyakit ISPA. Kemudian aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Salah satunya masyarakat diminta menggunakan masker pada saat beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari di wilayah terdampak kabut asap.
Pengiriman bantuan dan personel
Untuk mempercepat pemadaman pemerintah mengerahkan tambahan kekuatan ke wilayah-wilayah terdampak. Ada 17 lebih helikopter waterbombing yang dikirimkan ke Kalimantan. Ini tujuannya untuk melengkapi sekitar 30 pesawat yang sudah beroperasi untuk melakukan pemadaman dari jalur udara.
Penggunaan helikopter waterbombing karena ada beberapa titik yang susah sekali untuk dijangkau melalui jalur darat oleh pemadam kebakaran dan juga tim sepkes pemadaman Karhutla.
Juga ada 1.500 totalnya prajurit TNI yang dikirimkan dari luar Kalimantan untuk membantu pemadaman.
Secara keseluruhan operasi karhutla didukung lebih dari 12.880 personel gabungan. Terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, masyarakat peduli api, pelaku usaha sampai dengan relawan.
Per 21 Agustus, secara total keseluruhan pesawat yang telah dikirimkan untuk memadamkan api di enam provinsi di Sumatra dan Kalimantan berjumlah 52 buah.
Upaya pemadaman karhutla
Penanganan pemadaman karhutla dilakukan melalui dua jalur utama yaitu operasi darat dan udara. Di darat dengan penyemprotan langsung di titik-titik api tapi kendalanya adalah beberapa wilayah susah untuk akses air.
Ada pompanisasi dan pipanisasi yang dilakukan kemudian pendinginan lahan untuk memastikan tidak ada lagi calon-calon hotspot yang mungkin saja masih ada di bawah tumpukan apalagi lahan gambut yang terbakar. Perlu memastikan pendinginan dilakukan secara sempurna. Di jalur darat juga ada patroli dan juga pemantauan titik api untuk mencegah tidak terjadi kembali kebakaran di lokasi yang sudah dipadamkan.
Selanjutnya ada operasi udara. Operasi udara waterbombing dengan menggunakan helikopter. Kemudian patroli dari udara dan deteksi api sejak dini perlu dilakukan. Kemudian juga ada pesawat pemadam yang juga sudah dikerahkan.
Yang terakhir adalah modifikasi cuaca atau OMC. OMC ini adalah untuk meningkatkan peluang munculnya hujan dan kalau terjadi hujan di daerah tersebut bisa membasahi wilayah yang rawan kebakaran. Ini untuk mencegah kebakaran kembali terjadi.
Mudah-mudahan gerak cepat penanganan Karhutla ini bisa berdampak nyata. Kebakaran hutan dan lahan bisa segera diatasi dan masyarakat juga belajar bagaimana dampaknya jika kebakaran hutan ini terjadi lagi di masa depan.
Saat ini sebanyak 72 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Namun DPR meminta penegak hukum tidak berhenti pada pelaku di lapangan tetapi juga menyasar pada siapa pelaku utamanya.
Sumber: BNPB/Redaksi Metro TV
Streaming