Kementerian P2MI-Prefektur Miyazaki Jepang Perkuat Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Jepang dalam hal penempatan dan perlindungan tenaga kerja. Hal ini ditandai dengan pertemuan bilateral antara Menteri P2MI, Mukhtaruddin, dan Gubernur Prefektur Miyazaki, Kohno Shunji, di kantor Kementerian P2MI, Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas rencana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor formal serta persiapan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat aspek perlindungan bagi para pekerja di wilayah tersebut. Prefektur Miyazaki tercatat sebagai wilayah keempat dari Jepang yang menjajaki kerja sama serupa dengan Kementerian P2MI.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama kita akan tandatangani bersama MoU antara Kementerian P2MI dengan Gubernur Prefektur Miyazaki. MoU ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan dan rencana penempatan sektor-sektor formal profesional di masa depan," ujar Mukhtaruddin yang dikutip Metro Siang pada Rabu, 13 Mei 2026.

Gubernur Kohno Shunji mengungkapkan bahwa saat ini Prefektur Miyazaki sedang menghadapi tantangan serius berupa penurunan jumlah penduduk dan fenomena penuaan populasi. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan mendesak akan tenaga kerja di berbagai sektor formal di wilayah tersebut.
 

Baca juga: Sinergi Strategis Lemhannas RI & KP2MI: Wawasan Kebangsaan sebagai 'Perisai' Pekerja Migran Indonesia

Menteri P2MI, Mukhtarudin, menyatakan bahwa kondisi ini menjadi peluang besar bagi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan bahasa dan kompetensi teknis untuk mengisi posisi pekerja berketerampilan khusus (skilled worker).

Untuk menyambut peluang ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyiapkan calon pekerja yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis mumpuni, tetapi juga kemampuan bahasa yang sesuai dengan standar di Jepang. 

"Mereka mengalami penurunan cukup signifikan terhadap jumlah penduduknya. Dan ini peluang bagi Indonesia untuk segera mempersiapkan dari aspek sumber daya manusia, baik dari sisi bahasa maupun kompetensi teknis," jelasnya.