Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,87 Triliun Tahun Depan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menambah utang baru senilai Rp781,87 triliun pada 2026. Pemerintah menegaskan pengelolaan utang akan dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp781,868 miliar akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman. 

Pembiayaan utang yang berasal dari SBN  akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara sebesar Rp749,2 triliun. Sementara itu, pinjaman Pemerintah terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp32,7 triliun. 

"Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas pemerintah," tulis Dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 dikutip Selasa, 19 Agustus 2025.
 

Baca: Gaji Anggota DPR Rp70 Juta per Bulan, Tunjangan Perumahan Rp50 Juta

Dokumen tersebut menjelaskan bahwa APBN 2026 disusun untuk meredam gejolak sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Anggaran negara diarahkan agar mampu membiayai program prioritas meski menghadapi risiko ketidakpastian global yang meningkat.

Catatan lima tahun terakhir menunjukkan pembiayaan utang sebesar Rp870,5 triliun pada 2021, Rp696 triliun pada 2022, Rp404 triliun pada 2023, kemudian Rp558,1 triliun pada 2024, dan Rp715,5 triliun pada 2025. 

Kemudian pada 2026 sebesar Rp781,9 triliun dan menjadi yang tertinggi setelah masa pandemi covid-19 pada 2021. Pemerintah menekankan utang dikelola secara prudent, akuntabel, dan terkendali demi menjaga keberlanjutan fiskal.

"Peran APBN sebagai shock absorber juga terus dioptimalkan dalam rangka menghadapi dinamika dan siklus perekonomian. Pemerintah memastikan pengelolaan utang berjalan secara prudent, akuntabel, dan terkendali, sehingga dapat dijaga keberlanjutan fiskal," lanjut dokumen itu.