PBB Sebut Israel Langgar Kedaulatan Lebanon, Desak Penarikan Pasukan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kehadiran pasukan Israel di wilayah utara Garis Biru merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB di New York menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan perbatasan Lebanon-Israel.

Asisten Sekretaris Jenderal PBB, Martha Ama Akyaa Pobee, menegaskan bahwa keberadaan pasukan Israel di wilayah tersebut bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 yang disepakati pada 2006.

"Kehadiran Israel di utara Garis Biru merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon serta Resolusi Dewan Keamanan 1701. Pasukan Israel harus mundur ke selatan Garis Biru," kata Martha dalam tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Selasa 2 Juni 2026. 

PBB juga menyoroti meningkatnya operasi darat Israel di Lebanon serta intensitas serangan balasan Hizbullah ke wilayah Israel yang dinilai semakin memperburuk situasi keamanan di kawasan.

Selain mengkritik tindakan Israel, PBB menyebut Hizbullah dan kelompok bersenjata non-negara lainnya juga harus mematuhi Resolusi 1701 dengan melucuti senjata dan mendukung upaya pemerintah Lebanon dalam memperkuat keamanan negara.

"Hizbullah dan kelompok bersenjata non-negara lainnya di Lebanon harus melucuti senjata dan bekerja sama dengan upaya pemerintah untuk memperluas keamanan negara serta menegaskan monopoli negara atas penggunaan kekuatan," lanjutnya.

PBB menilai kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan dan berpotensi memicu eskalasi yang lebih luas. Karena itu, komunitas internasional didorong untuk meningkatkan dukungan kepada Angkatan Bersenjata Lebanon guna menjaga stabilitas dan keamanan di seluruh wilayah negara tersebut.