Jokowi Buka Suara Usai Namanya Dikaitkan dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi penyebutan namanya dalam dugaan kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan arahan maupun perintah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah. Ia menjelaskan bahwa sebagai Presiden pada saat itu, setiap program kerja menteri memang berada dalam kerangka kebijakan dan arahan presiden, namun tidak pernah ada perintah untuk melakukan praktik melawan hukum.

“Dalam setiap kasus pasti sering dikaitkan dengan nama saya, karena apa pun program dan kerja menteri pasti dari kebijakan dan arahan presiden. Tetapi tidak ada yang namanya perintah atau arahan untuk korupsi, itu tidak ada,” ujar Jokowi.
 

Baca juga: Gus Yaqut Irit Bicara Usai Diperiksa KPK dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Jokowi menambahkan bahwa kebijakan terkait haji, termasuk upaya memperoleh tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi, merupakan kebijakan resmi negara yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Saat masih menjabat Presiden, Jokowi secara terbuka menyampaikan keberhasilannya melobi Kerajaan Arab Saudi sehingga Indonesia memperoleh tambahan kuota haji.

Menurut Jokowi, tambahan kuota tersebut dimaksudkan untuk mengurangi panjangnya antrean jemaah haji Indonesia yang telah menunggu bertahun-tahun. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut murni untuk pelayanan publik dan tidak berkaitan dengan praktik korupsi.

“Memang itu kebijakan dari presiden, memang itu arahan dari presiden, tetapi bukan arahan untuk melakukan korupsi,” tegasnya.

Pernyataan Jokowi ini disampaikan di tengah proses hukum yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji. Jokowi pun meminta agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan tidak diseret ke ranah spekulasi.