BRIN: Bagi-Bagi Bansos Jelang Pencoblosan Rawan Konflik Kepentingan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjawab kritikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla terhadap Presiden Joko Widodo yang membagikan bansos ke berbagai daerah di tahun politik.

"Dari 2015, 2017, sering melakukan. Bukan baru. Dan masa sih kita gak boleh beri kepada rakyat yang berhak menerimanya," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Februari 2024.

Bahlil menyebut pembagian bansos bukan baru-baru ini saja dilakukan Jokowi, namun sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Bahlil menambahkan bansos merupakan hak masyarakat yang membutuhkan yang anggarannya sudah disetujui oleh DPR.

"Masa kita yang mampu ini gak senang melihat negara memberikan perhatian kepada rakyat kecil," ujar dia. 

Sebelumnya Jusuf Kalla mengkritik aksi Jokowi yang turun langsung untuk membagikan bansos di berbagai daerah di tahun politik. JK menyebut bansos mestinya cukup didistribusikan melalui kantor pos tak perlu langsung diserahkan oleh Presiden.

"Itu tugasnya menteri sosial, tugasnya camat. (Jokowi) jadi melupakan tugas-tugas lebih penting. Waduh," kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024. 
 

Baca: Nyatakan Saja Berpihak, Pak Presiden

Sementara itu Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Devi Darmawan menyebut penyaluran oleh Presiden sebenarnya tidak masalah, tetapi semestinya tidak dilakukan di tahun politik.

Jika pembagian bansos dilakukan di tahun politik, maka akan muncul kesan adanya kepentingan politik di dalamnya.

"Nah ini sebenarnya yang menjadi kecurigaan dari berbagai pihak, apakah bansos ini kemudian benar merupakan bentuk lain dari politik uang yang dilakukan sebelum Pemilu atau bentuk dari politik pemerintah untuk meningkatkan elektabilitas  pasangan calon yang didukungnya," jelas Devi.

Alokasi dana bansos yang digulirkan pemerintah mengalami peningkatan tajam di tahun politik ini. Jika pada 2022 alokasi bansos sebesar Rp152 triliun, di 2023 meningkat menjadi Rp476 triliun dan kembali meningkat di 2024 menjadi Rp496 triliun.