'Dirty Vote' Baru Ungkap Sebagian Kecil Kecurangan Pemilu

Film dokumenter 'Dirty Vote' yang berisi kecurangan Pemilu 2024 viral. Padahal, film tersebut baru sehari dirilis. Kini, 'Dirty Vote' sudah ditonton empat juta kali. 

Film berdurasi 1 jam 57 menit ini cukup membuat heboh. Di platform X, film ini bahkan menjadi trending topik dan banyak dibicarakan netizen di berbagai media sosial lainnya. 

Film dokumenter ini disutradarai Dhandy Dwi Laksono, mantan jurnalis yang kerap melakukan liputan investigasi. Lembaga organisasi yang terlibat dalam kolaborator dalam film antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ekspedisi Indonesia Baru, Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH pers, Lokataru, Perludem, Walhi, dan sejumlah lembaga lainnya. 

Ada tiga pakar hukum tata negara yang mengisi film ini. Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. 
 

Baca Juga: Film 'Dirty Vote' Tuai Kontroversi, Fitnah atau Fakta?

Dalam durasi 1 jam 57 menit, tiga pakar hukum tata negara menyampaikan dengan gamblang berbagai hal terkait desain kecurangan yang ditemukan di Pemilu 2024. 

Mulai dari ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berbeda-beda terkait masuknya anak-anaknya ke dunia politik, ketidaknetralan pejabat publik, wewenang dan potensi kecurangan kepala desa, anggaran dan penyaluran bansos, penggunaan fasilitas publik, hingga bagaimana pelanggaran etik di lembaga-lembaga negara. 

Menanggapi rilis 'Dirty Vote', Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran segera menggelar jumpa pers. Hal ini dikarenakan isi dan film tersebut sebagian menyinggung paslon yang mereka usung.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebut film dokumenter 'Dirty Vote' merupakan film yang berisi fitnah dan narasi kebencian yang tidak berdasar. 

"Perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah," ucap Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto menilai film dokumenter 'Dirty Vote' termasuk dalam kategori kampanye hitam. "Itu namanya black campaign, kalau itu enggak perlu dikomentari," ujarnya. 

Sedangkan, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ragu kecurangan Pemilu 2024 masih bisa terjadi di era keterbukaan informasi saat ini. "Curang itu gimana caranya sekarang itu?," ungkap Zulhas.