Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi menggelar komunikasi intensif menyusul menguatnya dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait status hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wacana ini mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA milik Wapres demi hukum.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dalam Rapat Paripurna ke-11 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat paripurna tersebut dinyatakan kuorum karena dihadiri oleh 414 anggota dewan.
Meski usulan HMP belum dibacakan langsung di podium rapat paripurna, Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima aspirasi tertulis maupun masukan terkait isu tersebut dari sejumlah fraksi untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan dewan.
Peta Sikap Fraksi di Senayan Terbelah
Dinamika di internal parlemen menunjukkan terbaginya sikap fraksi menjadi dua kelompok, yakni fraksi yang secara terbuka mendorong proses HMP dan fraksi yang masih bersikap wait and see.
Kelompok yang bersikap agresif di antaranya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota
DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa lebih dari 10 anggota fraksinya telah menandatangani usulan tertulis pengajuan HMP dan kini tengah menggalang dukungan lintas fraksi.
Sikap tegas juga disuarakan PDI Perjuangan. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai akan lebih bijak bila Wapres mengambil opsi mengundurkan diri sebelum proses politik di parlemen bergulir hingga ke tahap pemakzulan. Selain itu, Partai NasDem melalui arahan Ketua Umum Surya Paloh, serta fraksi lain seperti PKB dan PAN, dilaporkan aktif membuka ruang pembahasan terkait isu ini.
Di sisi lain, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat masih mencermati perkembangan situasi. Politikus Partai Gerindra Kamrussamad menyebut belum ada instruksi atau larangan bagi anggota fraksi terkait wacana tersebut. Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron, yang menyatakan pihaknya masih menunggu arahan langsung dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mekanisme UU MD3 dan Opsi Pengunduran Diri
Sesuai ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), usulan Hak Menyatakan Pendapat sah diajukan apabila ditandatangani minimal oleh 25 anggota DPR RI dari lebih dari satu fraksi. Usulan tersebut dapat dilayangkan dengan dasar dugaan pelanggaran hukum atau penilaian bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara sebagaimana amanat konstitusi.
Selain mekanisme HMP yang membutuhkan proses panjang melalui pembentukan panitia khusus hingga persetujuan dua pertiga suara paripurna, parlemen juga mencermati opsi lain, yakni kemungkinan pengunduran diri secara sukarela oleh
Wapres. Bila skenario pengunduran diri terjadi, mekanismenya dinilai lebih singkat karena Presiden cukup meneruskan surat pengunduran diri ke MPR untuk diagendakan dalam Sidang Istimewa.
Hingga saat ini, publik masih menanti keputusan resmi dari rapat pimpinan DPR RI bersama ketua-ketua fraksi terkait langkah konkret parlemen dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung tersebut.
Streaming