Mendagri Tito: Kepala Daerah Jangan Buat Kebijakan yang Menyulitkan Masyarakat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpesan agar para kepala daerah tidak asal dalam membuat kebijakan yang menyulitkan masyarakat. Hal itu ia sampaikan pada Apkasi Otonomi Expo 2025, Kamis, 28 Agustus 2025.

"Intinya mengenai masalah produk hukum daerah Bapak supaya dalam membuat produk hukum daerah entah Perda atau DPRD juga hadir karena juga membuat Perda agar betul-betul memperhitungkan di antaranya adalah sosial kondisi sosial ekonomi masyarakat yang harus mempertimbangkan. Kemudian juga melakukan sosialisasi sebelum menerapkan membuat kebijakan karena teman-teman 80% mungkin belum pernah membuat kebijakan yang berdampak luas ke masyarakat," kata Mendagri Tito dalam sambutannya.

"Jadi (lakukan) sosialisasi. Kalau tes ombaknya kira-kira mayoritas mendukung, terapkan. Kalau seandainya tidak kira-kira masih resistance conditioning tidak juga, jangan dipaksakan," sambungnya.

Selanjutnya mendagri mengingatkan supaya pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tito menekankan bagi daerah ber-PAD rendah supaya menerapkan efisiensi dengan ketat.
 

Baca: Kasus Noel, Presiden: Dia Kira Pemerintah Bodoh dan Lemah

"Yang pertama, kami menghadapi fiskal ke depan karena sebagian besar daerah-daerah ini PAD-nya rendah, terutama kabupaten. Terutama lagi kabupaten pemekaran. Kalau untuk provinsi mungkin hampir 2/3 fiskal mereka cukup baik ditandai dengan pendapatan asli daerah yang cukup baik," sambungnya.

"Tolong dipelototi betul oleh teman-teman kepala daerah dan DPRD-nya dan kemudian akan di-review kalau untuk kabupaten, oleh gubernur. Untuk provinsi kami yang mer-review, Bapak melototi. Jangan sampai terjadi inefisiensi, pemborosan dan itu banyak daerah yang sukses melakukan itu. Inpres yang Bapak keluarkan penugasan kepada Ibu Menteri Keuangan untuk efisiensi K/L dan kemudian efisiensi daerah yang dilaksana oleh Kemendagri. Kami sudah melakukan surat edaran, dipelotototi," ujarnya.

Tito juga mengimbau agar para kepala daerah tidak membuat perjalanan dinas dan rapat yang dinilai tidak efisien.

"Anggaran yang tidak perlu yang di perjalanan dinas misalnya yang terlalu banyak kemudian rapat-rapat yang sebetulnya cukup 10 kali, cukup dua kali dibikin 20 kali makanan minuman bapak sambil bermiliar-miliar. Sepertinya banyak daerah yang bisa hanya Rp100 juta juga cukup, tapi dibuat bermiliar-miliar," katanya.