Potensi Kecurangan Jelang Pilkada 2024 Kian Marak

Potensi kecurangan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian marak. Potensi itu di antaranya praktik politik dinasti, politik uang, hingga penggunaan aparatur negara untuk kepentingan tertentu. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Themis Indonesia, Perludem, dan Yayasan Dewi Keadilan Indonesia menggelar diskusi dengan tema 'Kecurangan Pilkada 2024 dari Dinasti, Calon Tunggal, dan Netralitas ASN'. Diskusi ini digelar untuk merespons tingginya potensi kecurangan yang sudah terlihat saat ini.
 

Baca juga: Memperjuangkan Pilkada yang Adil

Peneliti ICW Egi Primayoga menyebut salah satu potensi kecurangan Pilkada adalah politik uang. Menurut Egi, tren politik selalu meningkat setiap pemilu, bahkan telah terjadi secara masif. Selain politik uang, kecurangan lainnya adalah politik dinasti, kotak kosong, dan pengerahan ASN. 

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyebut Pilkada kali ini diduga ada rekayasa calon tunggal yang dilakukan dengan memberikan mahar politik kepada seluruh partai dan menguasai partai politik yang berbeda sudut pandang.

"Jual beli perahu yang terjadi secara politik masuk akal karena hampir seluruh perkara calon tunggal dimenangkan oleh calon tunggal," kata Feri, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2024.