Penyaluran Bansos Jelang Pemilu Dinilai Salah

Pengamat politik Nur Hidayat Sardini (NHS) menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang pemilu merupakan tindakan yang salah. Meskipun, bansos itu memang dibutuhkan masyarakat. 

"Ada yang salah ketika paralel dan melakukan intensi terhadap seluruh proses pembagian atau distribusi bansos saat mendekati hari H (pemilu) makin intens," kata NHS dalam tayangan Metro Pagi Primetime, Metro TV, Kamis, 1 Februari 2024. 

Menurut NHS, penyaluran bansos ini baik. Namun, jika dipolitisasi akan menjadi masalah. 

"Bansos ini dibutuhkan tetapi memang tidak bijak jika akhirnya harus dikaitkan dengan paslon tertentu," ujar NHS. 

NHS mengungkap penyaluran bansos menjelang pemilu ini masalah serius. Sebab, akan berdampak pada kemurnian suara rakyat. 

"Dampaknya hilangnya kemurnian suara rakyat yang nanti akan memilih, bukan memilih berdasarkan nuraninya, tapi berdasarkan pertimbangan lain," ungkapnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Bansos diberikan pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu. 

Namun, pada saat penyaluran tidak terlihat Menteri Sosial Tri Rismaharini yang sebenarnya memiliki otoritas terkait bansos. Beberapa pihak menduga Risma tidak dilibatkan sebagai dampak dari rusaknya hubungan Jokowi dengan PDIP, sebab Risma berasal dari PDIP.