Kapolri Terpilih Komjen Suyudi Paparkan 6 Program Prioritas Transformasi

Jakarta: Kapolri terpilih Komjen Suyudi Ario Seto memaparkan enam program prioritas transformasi Polri dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI. Agenda pertama ialah penguatan kelembagaan dengan membuat postur organisasi Mabes Polri menjadi strategi dan ramping.

Kemudian, Polda akan dibuat profesional dan suportif, Polres kuat sebagai satuan operasional dasar, serta Polsek tangguh dan dekat dengan masyarakat.

"Struktur ini dan lapisan persetujuan yang tidak memberi nilai tambah ditelaah untuk disederhanakan," kata Suyudi di Kompleks Parlemen, Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 1 Oktober 2026.

Agenda kedua, yakni pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan rekrutmen. Menurut dia, seluruh siklus SDM dibenahi mulai dari perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, karier, kompetensi, kesejahteraan, sampai purna tugas.

Meritokrasi dan rekam integritas, menurut dia, harus menjadi dasar penugasan. Suyudi menegaskan tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi, dan sponsorship.

"Anggota berprestasi dilindungi dan diberi ruang karier. Pelanggaran ditindak secara proporsional dan konsisten," kata Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu.

Agenda ketiga, dia ingin adanya penguatan pelayanan publik. Layanan Polri, kata dia, harus bergeser dari sekedar memenuhi prosedur menjadi memenuhi kebutuhan warga dengan cara mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur, dan inklusif.

Kapolri terpilih Komjen Pol Suyudi Ario Seto usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026. Foto: Metro TV

Dia menegaskan struktur internal Polri tidak boleh membebani masyarakat dan digitalisasi harus menutup ruang pungli. Polri, kata Suyudi, harus tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnya agenda keempat, penguatan penegakan hukum. Jenderal polisi bintang tiga ini ingin ukuran keberhasilan bergeser dari banyaknya perkara menjadi kualitas penanganan dengan tepat, sah, berbasis bukti, kepastian, dan keadilan.

Agenda kelima, yakni penguatan pengawasan. Menurut Suyudi, pengawasan yang bergerak dari reaktif harus diubah menjadi berbasis risiko. Pengaduan pun, kata dia, harus memiliki jejak penanggung jawab.

"Perlindungan pelapor dan hasil, temuan pengawasan harus berujung pada koreksi, konsekuensi, pemulihan, dan pencegahan berulang," kata mantan Kapolda Banten itu.

Agenda keenam, yakni Polri harus mengedepankan akuntabilitas anggaran. Suyudi mengatakan keberhasilan anggaran tidak hanya diukur dari penyerapan, tetapi dari hasil yang dirasakan masyarakat.

"Perencanaan bottom-up berbasis kebutuhan riil, tetapi dihubungkan dengan outcome, beban kerja, risiko, dan kebutuhan lini terdepan," ujar mantan Wakapolda Metro Jaya itu.