Selisik Dugaan Makar, Polri Fokus Penelurusan Perintah dan Tujuan Penyadapan

Jakarta: Polri belum menerapkan pasal makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan penerapan pasal tersebut masih proses pendalaman penyidik.

"Hingga saat ini, dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," kata Suyudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Suyudi menjelaskan saat ini keempat tersangka dijerat dengan empat pasal. Yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE terkait penghilangan data elektronik.


Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026. Dokumentasi/ Metro TV.

Kemudian, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal. Selanjutnya, Pasal 20 huruf c dan atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penggerakan orang lain melakukan tindak pidana.

Suyudi menegaskan, penerapan ketentuan tersebut tidak bisa dijadikan landasan penerapan pasal makar. "Temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar," ungkap Suyudi.

Suyudi mengatakan, penyelidikan dugaan makar difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan. Hal itu dilakukan dengan memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut.

"Serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," ujar Suyudi.