Polri Periksa 28 Saksi hingga Sita 15 Handphone terkait Penyadapan Ilegal

Jakarta: Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026. Dalam paparannya, Suyudi menegaskan puluhan saksi dan ahli telah diperiksa guna mengusut tuntas kasus tersebut.

"Berdasarkan hasil penyidikan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi dan enam ahli," ujar Kapolri.

Kapolri memerinci, 28 saksi tersebut terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga saksi dari provider telekomunikasi, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.

"Sementara itu, enam ahli terdiri dari dua ahli ITE dan empat ahli pidana," ungkap Suyudi.

Selain memeriksa saksi, penyidik Polri menyita sejumlah barang bukti krusial. Barang bukti tersebut meliputi 15 handphone, tujuh flashdisk, dua unit iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu buah modem, dokumen, dan log data penyadapan.

Dalam kasus ini, Kapolri kembali menegaskan bahwa para tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis. Pertama, terkait dugaan penyadapan, penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
 

Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, tersangka dikenakan Pasal 48 juncto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, dengan ancaman kurungan paling lama delapan tahun.


Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Foto: Tangkapan layar

Ketiga, untuk dugaan akses ilegal, penyidik menerapkan Pasal 332 Ayat 1 atau Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Selain itu, penyidik turut mencantumkan Pasal 20 Huruf c dan/atau Huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini berkaitan dengan tindak pidana turut serta dan/atau menggerakkan orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

"Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelas Suyudi.