Presiden Joko Widodo. MI/Indriyani Astuti
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi dengan santai tudingan bahwa informasi intelijen yang didapatnya berpotensi disalahgunakan atau dipolitisasi. Presiden mengaku memiliki data intelijen arah partai politik (parpol) menjelang Pemilu 2024.
Pernyataan Jokowi saat membuka rapat kerja nasional (rakernas) relawan Seknas (Sekretariat Nasional) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 16 September 2023 itu dinilai meresahkan. Meski demikian, presiden mengatakan informasi-informasi tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari baginya.
"Ya saya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial selalu mendapatkan informasi itu," ujar Jokowi seusai melakukan kunjungan di Pasar Bali Mester, Jatinegara, Jakarta, Selasa, 19 September 2023.
Jokowi mengaku menerima informasi-informasi tersebut dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan mengenai kondisi keamanan dari big data Polri.
"Aliran dana dari PPATK semuanya saya dapat. Itu, makanan sehari-hari saya, hasil survei mereka (partai politik) data-data angka-angka semuanya. Pagi-pagi itu (informasi tersebut) sarapan saya, angka-angka data-data, apa itu laporan-laporan rutin seperti itu apa, kenapa? hahaha," ujar Jokowi.
Jokowi hanya tersenyum dan tertawa saat ditanya bahwa data tersebut rawan digunakan untuk kepentingan politik termasuk tudingan cawe-cawe istana menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Seperti diberitakan, di depan para relawan Jokowi menjelaskan bahwa ia memiliki informasi arah partai politik serta data pendukung seperti hasil survei terkait tahun politik 2024.
"Dan informasi-informasi di luar itu, angka data, survei semuanya ada. Saya pegang semua dan itu hanya miliknya Presiden karena langsung, langsung ke saya," tuturnya.
Jokowi juga menyampaikan bahwa relawan sudah dapat mulai memanaskan mesin politik menjelang agenda Pemilu 2024. Kepemimpinan Indonesia ke depan, menurut Jokowi, dapat menentukan kemampuan Indonesia untuk menjadi negara maju, bukan lagi negara berkembang.
