Hasto Disebut Terima Laporan Proses PAW Harun Masiku, Termasuk Penyerahan Suap

Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar eks Kader PDIP Saeful Bahri soal laporan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, buronan Harun Masiku. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Saeful, Hasto disebut mengetahui penyerahan uang suap ke Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Saya lapor terkait penyerahan uang ke KPU Wahyu dan Sekjen PDIP Hasto adalah karena saya mendapat perintah pengurusan Harun Masiku untuk ditetapkan sebagai anggota DPR RI adalah dari Hasto, maka, baik itu komitmen, atau penyerahan uang, dan segala hal terkait pengurusan tersebut, maka sebagai staf, saya merasa wajib lapor kepada Sekjen PDIP Hasto," kata jaksa membacakan BAP Saeful di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 22 Mei 2025.

Saeful membenarkan keterangan itu. Hasto bahkan mengetahui tiap proses pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk memenangkan Harun dalam Pileg 2019.

Dalam BAP-nya, Saeful meyakini Hasto mengetahui seluk beluk perkara ini. Termasuk, kata dia, soal lobi-lobi ke KPU untuk meloloskan Harun.

"Kemudian (BAP) di huruf e, saya izin bacakan, 'bahwa saudara Hasto mengetahui adanya kebutuhan lobi-lobi ke KPU termasuk di dalamnya ada kebutuhan dana operasional KPU karena saya melaporkannya kepada beliau, hanya saja secara teknis dan detail saudara Hasto tidak mengetahuinya'," ucap jaksa.

"Iya," jawab Saeful membenarkan BAP-nya.
 

Baca juga: Saksi Sebut Harun Masiku Dekat dengan Hatta Ali

Hasto Kristiyanto didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan Advokat Donny Tri Istiqomah, Kader PDIP Saeful Bahri, dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW.

Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni, memerintahkan Harun dan stafnya, Kusnadi merusak ponsel.

Dalam dugaan perintangan penyidikan, Hasto Kristiyanto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, dalam dugaan suap, dia didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.