Kemendagri Menginstruksikan Penyusunan APBD Selaras dengan Kebijakan Pusat

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda), menggelar rapat harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tenang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pemerintah ingin kebijakan daerah sejalan dengan pusat.

“Diharapkan pedoman penyusunan APBD ini telah sinkron dengan berbagai kebijakan pusat, dan tidak akan menimbulkan kendala dan permasalahan, pada saat operasionalisasi dan pelaksanaan di daerah,” kata pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 Agustus 2025.

Maurits mengatakan APBD yang dikelola pemerintah daerah, harus mencerminkan konsistensi dukungan program pemerintah pusat. Pembangunan nasional bisa terhambat jika kebijakan pemerintah daerah dan pusat tidak disinkronkan.

“Karenanya, sangat penting sinkronisasi dengan arah kebijakan fiskal nasional. Hal ini juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan adanya pengalihan transfer ke daerah,” ucap Maurits.
 

Baca: BSKDN Kemendagri Tekankan Pentingnya Budaya Meritokrasi dalam Tata Kelola BUMD

Kemendagri menginginkan pemerintah daerah mengutamakan pembuatan kebijakan yang efektif dan selektif dalam penggunaan APBD. Program yang berurusan dengan kesejahteraan masyarakat harus didahulukan.

Banyak program pemerintah pusat yang harus senafas dengan daerah. Salah satunya yakni makan bergizi gratis untuk anak sekolah, sampai ketahanan energi dan pangan.

“Untuk itu, sangat penting penguatan kualitas belanja daerah agar memprioritaskan belanja pokok daripada belanja penunjang atau administrasinya,” ujar Maurits.

Kebijakan yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah juga dinilai bisa mengendalikan inflasi di Indonesia dengan maksimal. Sehingga, angka kemiskinan bisa ditekan dengan baik ke depannya.