Wamendagri: Aturan Penataan Aset Daerah Akan Disesuaikan untuk Dongkrak PAD

Solo: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan Kemendagri bakal merevisi peraturan menteri terkait penataan aset yang dirasa sudah tidak pas diterapkan. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Pak Wali (Wali Kota Solo) memberikan masukan ada peraturan menteri tentang penataan aset yang mungkin kurang pas. Harus disesuaikan, nanti kami akan lihat akan kami kaji supaya pengelola lahan atau aset produktif pendapatmmya maksimal," ujar Bima Arya usai menggelar pertemuan dengan Wali Kota Solo Respati Ardi, Selasa, 21 Oktober 2025, di Balai Kota Solo.

Ia berharap pemerintah daerah melakukan langkah-pangkah efektif untuk menambah PAD. Termasuk salah satunya memanfaatkan aset atau lahan daerah yang produktif.

Bima mengakui, banyak menyerap masukan dari pemerintah daerah terkait penyehatan APBD. Terkait itu, ia mengingatkan Pemuda agar tidak melakukan belanja tidak penting. 

Pemda juga diharapkan mampu melihat dengan jeli sektor mana saja yang bisa menyumbang PAD maksimal. Serta menyampaikan kendala apa saja yang dihadapi Pemda di lapangan.

"Kami berdiskusi, Pak Wali menyampaikan langkah-langkah untuk menyehatkan APBD. Karena sekarang kan kita ingin agar seluruh Kota di Indonesia itu APBDnya sehat. Belanja yang tidak penting agar dihilangkan atau dikurangi," beber Bima. 

Di sisi lain, Bima mengapresiasi langkah Wali Kota Solo yang bakal menerapkan sistem work from anywhere (WFA) sebagai salah satu strategi menyikapi pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD). 

"Langkah-langkah efisiensi terhadap belanja tidak produktif disisir lagi. Kemudian pengaturan kepegawaian, tadi (Solo) ada rencana WFA, itu juga bagus. Ada aspek yang ingin ditata,ingin dikelola dengan lebih baik," terang Bima.