Tolak Kenaikan PBB, Warga Pinrang Geruduk Kantor Bupati

Pinrang: Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, memicu aksi demonstrasi. Massa aksi meminta Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid memberikan penjelasan atas kenaikan pajak PBB-P2.

Aksi demonstrasi ini berlangsung di Kantor Bupati, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kamis, 28 Agustus 2025. Massa aksi yang tergabung dari Koalisi Masyarakat Pinrang ini menyiagakan mobil komando sambil orasi secara bergantian dalam menyampaikan keluhan terkait kenaikan pajak PBB.

Personel keamanan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan TNI terlihat berjaga untuk mengamankan aksi demonstrasi ini. Aksi ini sempat tegang, karena sejumlah pengunjukrasa mencoba masuk ke halaman kantor Bupati tetapi dihalangi petugas.
 

Baca: Tak Naikkan Pajak, Pemkot Yogyakarta Refocusing Anggaran untuk Proyek

Namun terjadi lobi-lobi dengan pihak keamanan yang dipimpin Kapolres Pinrang AKBP Edhy Sabhara. Pihak keamanan pun mempertimbangkan keinginan massa aksi untuk masuk ke dalam kantor. Bupati Pinrang tak kunjung keluar, maka Sekretaris Daerah Pinrang Andi Tjalo Kerrang didampingi Kapolres dan Dandim kemudian menemui pengunjukrasa.

"Dari fakta lapangan yang ditemukan kenaikan Pajak PBB-P2 sebesar 44,26%, adanya masyarakat yang membayar lebih dari hal kenaikan yang ditetapkan pemerintah," kata Koordinator Aksi Afandi di Pinrang, Jumat, 29 Agustus 2025.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pinrang, Andi Tjalo Kerrang menjelaskan, kenaikan pajak PBB-P2 dilakukan atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Penyesuaian tarif sempat ditunda sejak tahun 2022 karena pandemi covid-19. Sekda Pinrang menambahkan, hingga saat ini sekitar 60,19 persen warga telah menyelesaikan pembayaran PBB-P2. Itu artinya warga tidak menolak, karena melakukan pembayaran.