Penegasan KPK soal Korupsi Kuota Haji: Bukti Bisa Diuji di Sidang

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki bukti kuat atas dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Bahan yang dimiliki Lembaga Antirasuah dipastikan bisa diuji dalam persidangan.

“Kami memiliki juga keterangan-keterangan, dokumen, maupun barang bukti elektronik terkait dengan hal tersebut. Nanti kami akan uji di persidangan,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 29 Agustus 2025.

Asep mengatakan KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Namun, sejumlah orang sudah dibidik untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.

Bukti yang dimiliki KPK diklaim banyak dan saling melengkapi. Karenanya, penyidik sangat meyakini ada dugaan korupsi dalam proses pembagian kuota haji di Kemenag.

“Karena keterangan (yang dimiliki KPK) juga tidak hanya dari satu orang,” ucap Asep.
 

Baca: 10 Saksi yang Dimintai Keterangan untuk Merunut Kasus Kuota Haji

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

Dalam kasus ini, KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK rampung memeriksa Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis, 7 Agustus 2025. Dia bersyukur bisa memberikan klarifikasi atas dugaan rasuah di tahap penyelidikan, terkait permasalahan kuota haji pada 2024.

“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025.

Yaqut tidak menghitung total pertanyaan yang dicecarkan penyelidik KPK kepadanya. Eks Menag itu juga enggan menyampaikan materi pemeriksaan, karena khawatir mengganggu KPK.

“Terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan,” ucap Yaqut.