Karding Ingin Polri Terus Melindungi Pekerja Migran

Jakarta: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding menyoroti kinerja Polri dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Ia berharap perlindungan kepada masyarakat dapat terus dilakukan.

"Kinerja Polri sangat luar biasa dan kami berharap semakin hari semakin baik upaya perlindungannya terhadap Pekerja Migran Indonesi," kata Karding kepada wartawan, Jumat, 27 Juni 2025.

Salah satu kinerja Polri yang disorot, terkait pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Karding menyebut menjelang HUT ke-79 Bhayangkara pada 1 Juli 2025, perlindungan terhadap korban perdagangan orang makin terasa.

Terlebih, soal penindakan kasus TPPO yang kerap dilakukan dengan modus mengirim PMI secara ilegal ke luar negeri. Karding memastikan akan terus bekerja sama dengan Korps Bhayangkara dalam memberantas tindak pidana tersebut.

"Polri menurut saya selama ini sudah sangat baik, kami terus bekerja sama terkait penanganan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan khususnya terkait kasus TPPO," ujarnya.
 

Baca: HUT ke-79 Bhayangkara, MAKI Soroti Semangat Antikorupsi Polri

Karding juga berterima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri. Ia berharap sinergitas yang telah terjalin antara Polri dengan Kementerian PPMI dapat terus ditingkatkan. Sehingga, tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban TPPO dengan iming-iming menjadi Pekerja Migran.

"Terima kasih kepada Kapolri dan Polri yang telah membantu mendorong, membantu, Kementerian Pekerja Migran Indonesia terkait perlindungan dan pencegahan terkait pemberangkatan non prosedural," pungkasnya.

Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri menggagalkan keberangkatan 98 WNI ke luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sepanjang periode 1 hingga 25 Juni 2025. Hampir ratusan orang itu diduga akan menjadi korban TPPO, dengan modus pengiriman sebagai PMI nonprosedural.

Para korban sebagian besar direkrut oleh orang-orang yang dikenal secara pribadi, seperti kerabat atau tetangga, yang membentuk jaringan perekrutan terselubung. Mereka dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga, pekerja restoran di Timur Tengah, serta sebagai tenaga di industri perjudian dan penipuan online (scam online) di Myanmar dan Kamboja.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan, apalagi di negara tujuan seperti kawasan Timur Tengah yang saat ini tengah terjadi konflik akibat peperangan, dan di perbatasan Thailand dengan Kamboja akibat sengketa wilayah,” kata Kasubdit III Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri, Kombes Amingga Primastito.