Aksi 'Indonesia Gelap' di Kota Malang, Massa Serukan 14 Tuntutan

Malang: Ribuan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya hingga Aliansi Masyarakat Sipil Malang Raya menggelar aksi 'Indonesia Gelap' di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Selasa siang, 18 Februari 2025. Dalam aksi kali ini, massa yang mengenakan pakaian serba hitam itu menyerukan 14 tuntutan. 

Salah satu massa aksi sekaligus Koordinator LBH Pos Malang, Daniel Siagian, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada 22 Januari 2025 lalu.

Instruksi ini mengarahkan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, yang terdiri dari Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

"Namun, kebijakan ini telah memicu berbagai reaksi dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa dan pemerintah daerah. Mereka menilai bahwa pemangkasan anggaran ini dapat berdampak negatif pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penanganan kemiskinan," katanya.

Baca:  Efisiensi Anggaran, Pemerintah Bisa Mulai dengan Perampingan Kabinet Gemuk

Daniel menerangkan 100 hari kinerja Kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bisa dikatakan tidak efektif. Dia menilai selayaknya melakukan evaluasi besar-besaran di tubuh kabinet Prabowo-Gibran yang terkenal dengan sebutan kabinet gemuk.

"Pada pada akhirnya fakta tersebut menunjukkan bahwa kebobrokan disisi pemerintahan terus terjadi dari segala sektor dari sektor Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Publik, Agraria, Hak Asasi Manusia, lebih-lebih lagi dari sektor Proyek Strategis Nasional yang saat ini belum tepat sasaran yang seharusnya efisiensi anggaran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bisa bersumber dari anggaran Proyek Strategis Nasional," jelasnya.

Berdasarkan catatan itu Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya menyatakan sikap serta tuntutan:

1. Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak berpihak terhadap rakyat.
2. Prioritaskan Anggaran Pendidikan agar sesuai dengan Amanat Konstitusi.
3. Prioritaskan Anggaran Kesehatan dengan tidak memotong Anggaran Kesehatan.
4. Menuntut Pemerintah hentikan program Makan Bergizi Gratis, karena tidak tepat sasaran dan Memberatkan Anggaran.
5. Hentikan Militerisasi dan Represifitas Aparat serta tolak revisi Undang-undang TNI & POLRI.
6. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membuat sengsara Rakyat dan Lingkungan serta cabut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021.
7. Usut Tuntas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu dan masa kini, Adili Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan negara wajib menjamin hak Rakyat.
8. Tetapkan Tragedi Kanjuruhan dan Pembunuhan Munir sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dan penuhi hak korban serta hak keluarga korban.
9. Hapuskan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan.
10. Tolak Revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (minerba).
11. Berikan Perlindungan dan Jaminan Pegawai dan Pekerja serta Hentikan Politik Upah Murah.
12. Tangkap dan Miskinkan Koruptor dan Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
13. Rampingkan Kabinet Gemuk dan Revisi UU Kementerian demi Efisiensi Anggaran Sejati.
14. Hentikan Liberalisasi Agraria dan wujudkan Reforma Agraria sejati serta Sahkan Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat.