Kemenkeu Buka Seleksi CPNS 2025, Lulusan STAN dan SMA Siap-siap Daftar!

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) periode 2025–2029. Seleksi ini terbuka untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dan sekolah menengah atas (SMA).

Sebelumnya Kemenkeu telah membuka lowongan pekerjaan untuk 1.113 pekerja pada rekrutmen jalur umum. Sedangkan untuk pembukaan CPNS mendatang, Kemenkeu berencana akan menyerap 579 pekerja, 279 di antaranya dari lulusan STAN dan 300 lainnya dari lulusan SMA. 

Pelamar lulusan SMA nantinya akan ditugaskan menjadi petugas lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

"Bea Cukai perlu tenaga lapangan. Tenaga teknis Bea Cukai itu kan ada di mana-mana. Karena kurang orang, kami akan rekrut 300 orang lulusan SMA di seluruh Indonesia, direkrut di masing-masing lokasinya," ujar Purbaya dikutip dari Antara, Minggu, 16 November 2025. 

Rencana rekrutmen pegawai Kemenkeu ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
 

Baca juga: Kemenkeu Siapkan Rekrutmen CPNS 2026, Peluang Dibuka Mulai Lulusan SMA hingga STAN

(Ilustrasi. Foto: dok Kemenperin)
 

Kenaikan kebutuhan jumlah SDM Kemenkeu

Rekrutmen CPNS Kemenkeu 2026 dilakukan atas proyeksi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kemenkeu untuk jangka waktu lima tahun. Dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025, jumlah SDM Kemenkeu direncanakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0,01–0,05 persen per tahun yang nantinya akan ditinjau kembali secara rutin sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

"Proyeksi kebutuhan SDM aparatur Kemenkeu untuk jangka waktu lima tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memerhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur, dan strategi serta kondisi eksisting SDM Kemenkeu," tulis PMK tersebut.

Dalam kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan ruang untuk menambah SDM melalui rekrutmen CPNS, baik dari jalur umum maupun sekolah kedinasan, serta melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penerapan sistem rekrutmen ASN yang lebih fleksibel. (Alfiah Ziha Rahmatul Laili)