KY Akui Tak Semua Laporan Etik Hakim Bisa Ditindaklanjuti

Jakarta: Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyoroti tugas utama KY dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik hakim. Ia mengakui banyak laporan yang tidak bisa diproses.

“Hampir setiap minggu kami rapat memutuskan laporan yang bisa ditindaklanjuti. Tapi sebagian besar memang tidak dapat dilanjutkan,” kata Amzulian dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 15 November 2025.

Menurut dia, alasan utamanya adalah lemahnya bukti laporan yang hanya menyangkut teknis yudisial. Lalu, ada juga laporan yang berdasarkan keluhan yang tidak terkait etik. 

Ia memberi contoh laporan masyarakat yang hanya menilai hakim memihak. Penilaian tersebut berdasarkan intonasi berbeda saat berbicara dengan para pihak. 

Baca juga: Ketua KY Soroti Rendahnya Kepercayaan Publik pada Integritas Pengadilan

“Bagaimana kami menindaklanjuti hal seperti itu?” ujar Amzulian.

Selain itu, Amzulianmenegaskan tantangan utama dunia peradilan Indonesia saat ini adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap integritas pengadilan. Dia menegaskan, tanpa kepercayaan publik, mustahil negara hukum dapat berdiri kuat.

Ilustrasi pengadilan. Foto: Metrotvnews.com/Khoirunnisa.
“Kalau kita bicara alat perlengkapan negara, salah satu yang paling penting adalah kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara. Dan di dunia peradilan, trust itu masih menjadi problem besar,” ujar Amzulian.

Amzulian membandingkan kondisi pengadilan Indonesia dengan negara-negara maju seperti Australia. Ia menyebut pengelolaan perkara menjadi indikator kuat apakah publik percaya pada sistem peradilan.

“Setahu saya, di pengadilan-pengadilan Australia, setiap tahun itu hampir nol tunggakan kasus. Di Indonesia, walaupun jumlahnya makin menurun, tunggakan perkara masih cukup tinggi,” ungkap Amzulian.