KPK Verifikasi Laporan soal Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji 2025

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima aduan dugaan rasuah dalam penyelenggaraan haji 2025. Laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) itu dipastikan akan ditindaklanjuti.

“Secara umum, setiap laporan pengaduan yang diterima KPK, selanjutnya akan dilakukan verifikasi atas validitas informasi dan keterangan yang disampaikan pelapor,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa, 5 Agustus 2025.

KPK memberikan apresiasi kepada ICW yang telah membuat laporan atas dugaan korupsi. Menurut dia, aduan itu merupakan bukti keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi masih berjalan dengan baik.

Aduan itu kini dianalisis untuk mendalami kabar adanya tindak pidana rasuah yang bisa menjadi objek penanganan KPK. Kelanjutan laporan tidak bisa sembarangan dipaparkan kepada publik.

“Update tindak lanjutnya hanya bisa disampaikan kepada pelapor, sebagai bentuk akuntabilitas,” ucap Budi.
 

Baca Juga:  KPK Telah Gelar Ekspose Kasus Korupsi Kuota Haji di Kemenag

Sebelumnya, ICW membuat laporan ke KPK, hari ini, 5 Agustus 2025. Aduan berkaitan dengan penyelenggara haji di Indonesia periode 2025.

“ICW resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyelenggaraan haji,” kata Peneliti dari ICW Wana Alamsyah di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Agustus 2025.

Wana mengatakan ada dua permasalahan yang diduga terendus korupsi. Pertama, layanan umum bagi jemaah haji mengikuti proses dari Musdalifah, Mina, dan Arafah.

“Kemudian, kedua berkaitan dengan pengurangan spesifikasi konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji,” ucap Wana.

Menurut Wana, pengurangan konsumsi untuk jemaah haji terpampang dalam sejumlah dokumen yang dibawa ICW dalam laporannya ke KPK. Setidaknya, ada tiga masalah yang diadukan ICW terkait konsumsi jemaah ini.