Undang Peserta Pilpres Dialog Publik, Muhammadiyah: Baru 2 Paslon Konfirmasi Hadir

Yogyakarta: Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyatakan, PP Muhammadiyah akan menyelenggarakan dialog publik yang menghadirkan tiga pasangan capres-cawapres. 

Undangan untuk tiga paslon pun sudah diberikan, di antaranya kepada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud.

"Dua pasang, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar-Mahfud sudah menyatakan hadir," kata dia di Universitas Aisyiyah (Unisa), sebelum mengikuti Konsolidasi nasional Muhammadiyah Jelang Pemilu 2024, Kamis, 16 November 2023.

Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu konfirmasi kehadiran dari pasangan Prabowo-Gibran. Ia pun berharap, pasangan tersebut atau melalui timnya bisa hadir dalam dialog publik yang akan digelar oleh Muhammadiyah.

Dialog Publik rencananya diselenggarakan pada 21 November 2023 di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, 22 November 2023 di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), dan 23 November 2023 di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
 

Baca juga: AMIN Dinilai Lebih Elegan dan Menarik Simpati Pemilih Rasional

Di sisi lain, PP Muhammadiyah membebaskan para kadernya menjadi bagian tim pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden yang berkontestasi dalam Pilpres 2024. Hanya saja, hal itu menjadi tanggung jawab individu.

"Kami memberikan kebebasan (kader) masuk di tim. Itu bukan rekomendasi PP Muhammadiyah, tapi afiliasi personal dengan para tokoh," ujar Mu'ti.

Ia mengungkapkan secara umum sikap PP Muhammadiyah tak akan terlibat dalam politik praktis sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. 

"Muhammadiyah netral. Bukan netral dalam arti pasif, tapi netral aktif. Kami berkomunikasi dengan semua pasangan (capres-cawapres)," terang dia.

Mu'ti menambahkan keputusan kader Muhammadiyah terlibat politik merupakan pilihan pribadi. Pasalnya, Muhammadiyah secara kelembagaan tak akan terjun berpolitik praktis. 

"Muhammadiyah akan senantiasa pada ranah politik kebangsaan, bukan politik praktis," jelasnya,