Israel Dikabarkan Rencanakan Invasi Darat Besar-besaran ke Lebanon

Yerusalem: Militer Israel (IDF) dikabarkan tengah merencanakan perluasan signifikan pada operasi daratnya di Lebanon.

Target utama dari rencana invasi besar-besaran ini adalah menguasai seluruh wilayah selatan Sungai Litani dan membongkar infrastruktur militer kelompok Hizbullah.

Hal ini diungkapkan oleh sejumlah pejabat Israel dan Amerika Serikat kepada Axios yang dilansir pada Sabtu, 14 Maret 2026.

Jika terealisasi, ini akan menjadi invasi darat terbesar Israel ke negara tetangga utaranya tersebut sejak 2006, sekaligus berpotensi menyeret Lebanon menjadi episentrum perang yang kian memanas dengan Iran.

"Kami akan melakukan apa yang kami lakukan di Gaza," kata seorang pejabat senior Israel, merujuk pada perataan bangunan yang diklaim Israel digunakan Hizbullah untuk menyimpan senjata dan meluncurkan serangan.

Perubahan kalkulasi ini dipicu oleh serangan besar-besaran Hizbullah pada Rabu lalu. Mereka meluncurkan lebih dari 200 rudal yang dikoordinasikan dengan serangan puluhan rudal dari Iran. Sebelum insiden tersebut, Israel dilaporkan masih berupaya menahan eskalasi di Lebanon agar tetap fokus pada Iran.

"Sebelum serangan ini kami siap untuk gencatan senjata di Lebanon, tapi setelah itu, tidak ada jalan kembali dari operasi besar-besaran," ujar seorang pejabat senior Israel lainnya.

IDF dilaporkan telah menempatkan tiga divisi lapis baja dan infanteri di perbatasan Lebanon sejak awal perang dengan Iran, dengan beberapa pasukan darat melakukan infiltrasi terbatas selama dua pekan terakhir. Pada Jumat, 13 Maret 2026, IDF mengumumkan pengiriman pasukan tambahan ke perbatasan serta mobilisasi pasukan cadangan menjelang perluasan operasi darat.

"Tujuannya adalah untuk mengambil alih wilayah, mendorong pasukan Hizbullah ke utara dan menjauh dari perbatasan, serta membongkar posisi militer dan gudang senjata mereka di desa-desa," jelas pejabat tersebut.

Di pihak lawan, Pemimpin Hizbullah Naim Qassem merespons dengan pernyataan keras pada Jumat. Ia menegaskan bahwa jalur diplomatik pemerintah Lebanon telah gagal mencapai kedaulatan atau melindungi warga sipil, sehingga "tidak ada solusi selain perlawanan."
 

Baca Juga: Kemenkes Lebanon Sebut 687 Orang Tewas dalam Serangan Israel Sejak 2 Maret

"Ketika musuh mengancam invasi darat, kami katakan padanya: ini bukan ancaman, tapi salah satu jebakan yang akan kamu masuki," kata Qassem. 

"Karena setiap kemajuan invasi darat memungkinkan para pejuang perlawanan untuk mencapai keuntungan dan hasil melalui konfrontasi jarak dekat dengan musuh," tambahnya.

IDF telah mengeluarkan perintah evakuasi di seluruh Lebanon selatan, dan untuk pertama kalinya, instruksi ini mencakup desa-desa di utara Sungai Litani hingga ke benteng Hizbullah di pinggiran selatan Beirut. Sekitar 800.000 warga sipil Lebanon telah mengungsi sejak konflik dimulai, dengan sedikitnya 773 orang tewas, yang sebagian besar merupakan warga sipil.

Diplomasi intensif kini tengah berlangsung di balik layar. Pemerintahan Trump dikabarkan meminta Israel untuk tidak mengebom Bandara Internasional Beirut atau infrastruktur negara Lebanon lainnya selama operasi berlangsung.

Pejabat AS menyebut Israel setuju untuk melindungi bandara, namun belum berkomitmen penuh terhadap infrastruktur negara lainnya. Pada Jumat, IDF mengebom sebuah jembatan di Lebanon selatan yang diklaim digunakan Hizbullah untuk mobilisasi pasukan dan senjata.

"Kami merasa memiliki dukungan penuh AS untuk operasi ini," kata seorang pejabat Israel kepada Axios, seraya menambahkan bahwa mereka akan berkonsultasi dengan Washington secara kasus per kasus. 

"Israel harus melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan tembakan roket Hizbullah," timpal seorang pejabat AS.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menugaskan mantan menteri Ron Dermer untuk mengelola urusan Lebanon selama perang. Dermer akan menangani kontak dengan pemerintahan Trump dan memimpin negosiasi dengan pemerintah Lebanon jika pembicaraan langsung dimulai dalam beberapa pekan mendatang.

Di pihak Amerika Serikat, urusan ini dikelola oleh penasihat Trump, Massad Boulos, yang juga menjabat sebagai utusan AS untuk Afrika.

Pemerintah Lebanon dalam beberapa hari terakhir mengindikasikan kesiapan mereka untuk mengadakan pembicaraan langsung mengenai syarat gencatan senjata dengan Israel secepatnya dan tanpa prasyarat. 

Sumber-sumber menyebutkan bahwa pemerintahan Trump ingin memanfaatkan negosiasi tersebut untuk meletakkan dasar bagi kesepakatan yang lebih luas guna mengakhiri status perang antara Israel dan Lebanon yang telah berlangsung sejak 1948 secara formal.