Anggaran Rp4 Triliun untuk Perbaikan 1.800 Lintasan KA Berasal dari APBN

Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran Rp4 triliun yang bakal digunakan untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api (KA) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN),” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 29 April 2026.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan program perbaikan lintasan kereta api memang menjadi bagian dari program kerja pemerintah tahun 2026. Hal itu menimbang pentingnya aspek keselamatan dari program tersebut.

Ia turut memastikan anggarannya berasal dari pemerintah, khususnya melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana perkeretaapian.

“Itu (anggaran) dari pemerintah. Dari kami (BP BUMN) juga ada budget juga, tapi dari pemerintah ini kan Kemenhub yang memang prasarana (perkeretaapian),” katanya.

(Ilustrasi kecelakaan kereta di Bekasi. Foto: Dok Antara)

Tingkatkan keselamatan transportasi publik

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa guna meningkatkan keselamatan transportasi publik.

"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 T ya, Rp4 triliun. Demi keselamatan," kata Presiden Prabowo saat meninjau korban kecelakaan kereta api di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Selasa, 28 April 2026.

Presiden menjelaskan bahwa ribuan titik perlintasan tersebut merupakan warisan infrastruktur sejak zaman Belanda yang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan penanganan menyeluruh.

Menurut Prabowo, langkah itu diambil karena pemerintah menyadari banyak lintasan kereta api yang hingga saat ini tidak memiliki penjagaan, sehingga rawan kecelakaan.

Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dua skema penanganan, yakni pembangunan pos jaga atau pembuatan jembatan layang (flyover).

"Saya akan perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut, apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya nanti pelaksanaannya kita tunjuk," ujar dia.

Khusus untuk wilayah Bekasi, Presiden telah menyetujui pembangunan flyover melalui skema bantuan presiden karena kondisi kepadatan lalu lintas yang sangat mendesak.

Pemerintah Daerah Bekasi sebelumnya telah mengajukan pembangunan ribuan meter flyover untuk meminimalkan risiko kecelakaan di titik-titik rawan. Presiden menegaskan, anggaran besar tersebut harus dikeluarkan sekarang mengingat pentingnya peran kereta api sebagai moda transportasi massal bagi masyarakat.

Penanganan itu ditargetkan mampu menuntaskan persoalan keselamatan di perlintasan sebidang yang telah terbengkalai selama hampir 80 tahun sejak masa kemerdekaan.