Prabowo Kritik Belanja Daerah, Singgung Mobil Dinas Rp8 Miliar

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap pola belanja anggaran di tingkat daerah yang dinilai tidak produktif dan jauh dari kepentingan rakyat. Prabowo secara spesifik menyoroti adanya temuan anggaran pembelian mobil dinas gubernur yang mencapai angka fantastis, yakni Rp8 miliar, di tengah banyaknya infrastruktur desa yang terbengkalai.

"Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi, oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dilansir Antara, Kamis, 19 Maret 2026.
 

Prabowo menilai penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat daerah saat ini sangat tidak efisien. Ia meminta para kepala daerah untuk lebih terbuka dan jujur dalam mengelola APBD agar skala prioritas tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat luas.

"Banyak pejabat itu, menurut saya, ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar," tegas Presiden.

Sebagai bentuk teladan, Kepala Negara membandingkan fasilitas mewah tersebut dengan kendaraan operasional kepresidenan yang ia gunakan. Prabowo menegaskan dirinya lebih memilih menggunakan mobil Maung buatan dalam negeri yang harganya jauh lebih rasional dibandingkan mobil mewah para pejabat daerah.

"Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu. Mungkin karena ini Presiden, ada antipeluru, mungkin jadi Rp1 miliar. Tapi, tidak sampai Rp8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi," kata Presiden.


Presiden Prabowo Subianto (tengah) berfoto bersama beberapa jurnalis senior, ekonom, dan pengamat di kediaman pribadi Presiden RI, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Maret 2026. Foto: ANTARA/HO-Bakom RI

Selain masalah kendaraan dinas, Prabowo juga menyentil kebiasaan kunjungan kerja yang tidak esensial. Ia mengingatkan bahwa tugas utama gubernur dan bupati adalah melayani rakyat, bukan sekadar menghabiskan anggaran untuk kepentingan pribadi atau seremonial.

"Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan? Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta," ujar Prabowo.