Prabowo Pangkas Anggaran Rp308 Triliun, Selamatkan APBN dari Korupsi

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp308 triliun melalui kebijakan efisiensi besar-besaran. Pemangkasan pos belanja yang dinilai tidak produktif ini dilakukan sebagai langkah konkret untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah pusat.

"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," ujar Prabowo dalam acara bertajuk "Presiden Prabowo Menjawab" di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dilansir Antara, Kamis, 19 Maret 2026.
 

Prabowo menyoroti skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di angka 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam yang hanya 3,6. Tingginya angka tersebut menunjukkan adanya inefisiensi anggaran yang diperkirakan mencapai 30 persen atau setara 75 miliar dolar AS dari total APBN.

"Jadi, angka ini artinya 30 persen lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau 230 miliar dolar AS. Sekitar 30 persen dari itu maka 75 miliar dolar AS. Ini tidak efisien," tegas Prabowo.


Presiden Prabowo Subianto (tengah) berfoto bersama beberapa jurnalis senior, ekonom, dan pengamat di kediaman pribadi Presiden RI, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Maret 2026. Foto: ANTARA/HO-Bakom RI

Sejumlah pos belanja yang dipangkas meliputi pengadaan alat tulis kantor yang berlebihan, biaya rapat dan seminar di luar kantor, hingga pembaruan perangkat komputer yang dilakukan hampir setiap tahun. Selain itu, Presiden juga menghentikan kajian-kajian yang dianggap tidak menyentuh persoalan utama masyarakat seperti kemiskinan dan lapangan kerja.

Sebagai langkah antisipasi krisis global, Prabowo juga tengah mengkaji kebijakan pengurangan hari kerja dan penerapan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) secara luas. Ia berkaca pada keberhasilan sistem ini saat masa pandemi COVID-19 lalu.

"Saya lihat negara-negara lain, umpamanya hari kerja dari lima jadi empat, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home. Waktu COVID kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," ujar Prabowo.