Pemerintah Diminta Kaji Komprehensif Wacana Pencabutan Subsidi Mobil Listrik

Jakarta: Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif terkait wacana pencabutan subsidi kendaraan listrik. Baik dalam jangka pendek, maupun panjang. 

Niti menilai rencana pencabutan subsidi kendaraan listrik berpotensi memberikan dampak signifikan bagi konsumen. Khususnya, dari sisi kenaikan harga jual kendaraan listrik yang selama ini menjadi faktor utama meningkatnya minat masyarakat.

"Dari sisi konsumen, pencabutan subsidi kendaraan listrik akan berdampak langsung pada kenaikan harga yang signifikan. Padahal, tren pembelian mobil listrik di Indonesia justru meningkat karena adanya insentif tersebut," ujar Niti Emiliana dalam keterangannya, Rabu, 31 Desember 2025.

Menurut Niti, tanpa adanya insentif, harga kendaraan listrik akan melonjak dan berisiko menurunkan daya beli konsumen.

YLKI menilai, konsumen pada akhirnya akan melakukan perbandingan hanya dari segi harga beli. Dalam kondisi harga mobil listrik meningkat, terdapat potensi konsumen kembali memilih kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).

"Jika harga mobil listrik tidak lagi kompetitif, konsumen bisa saja kembali ke mobil BBM. Situasi tersebut tentu bertolak belakang dengan pengembangan teknologi yang tengah didorong pemerintah," beber Niti.

Ilustrasi. Medcom.id

Transisi teknologi hijau butuh konsistensi

Menurut Niti, kebijakan pencabutan subsidi ini tidak bisa dilihat semata dari sisi fiskal atau industri. Melainkan, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

"Transisi teknologi hijau membutuhkan konsistensi kebijakan dan keberpihakan pada konsumen agar adopsinya dapat berjalan berkelanjutan," tegas Niti.

YLKI menilai keberhasilan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan antara kepentingan industri, fiskal negara, dan perlindungan konsumen.