Buruh Kembali Demo Hari Ini, Pramono: Kami Pegang Teguh Keputusan UMP Jakarta

Jakarta: Gelombang aksi demonstrasi buruh yang menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) akan kembali terjadi di kawasan Jakarta pada Selasa, 30 Desember 2025. Menanggapi demo penolakan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap konsisten pada keputusan yang telah diambil.

Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran UMP Jakarta sebesar Rp5.729.876. Menurut dia, angka tersebut merupakan hasil mekanisme sah yang melibatkan unsur buruh, pengusaha, serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

“Dalam memutuskan UMP, Pemerintah DKI Jakarta mendengarkan aspirasi buruh dan pengusaha. Dan kami berpedoman pada PP 49 Tahun 2025, terutama pada komponen alfa-nya,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.

Gunakan Alfa 0,75 Sebagai Jalan Tengah

Pramono memerinci penetapan nilai alfa sebesar 0,75 menjadi dasar perhitungan UMP 2026. Dia menekankan angka tersebut bukan hasil keputusan sepihak dari pemerintah, melainkan kesepakatan dalam forum Dewan Pengupahan.

“Kita menggunakan alfa 0,75, dan pada waktu keputusannya diambil, itu diputuskan bersama-sama. Jadi bukan keputusan satu pihak,” tegas Pramono.
 

Baca Juga:  Buruh Ancam Demo Setahun Jika UMP Jakarta Tak Direvisi

Kebijakan ini diambil melalui mekanisme tripartit yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Jakarta. Pramono memastikan pihaknya akan tetap memegang teguh regulasi yang sudah ditetapkan.

“Karena sudah menjadi keputusan, kami akan memegang keputusan itu,” kata Pramono.

Massa Buruh Kembali Turun ke Jalan

Unjuk rasa buruh terkait penolakan terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026. Foto: Metro TV/Ardhan Anugrah.

Sebelumnya, massa buruh telah melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda pada Senin, 29 Desember 2025. Kelompok buruh direncanakan kembali melakukan aksi massa hari ini untuk menuntut revisi kenaikan UMP DKI Jakarta yang dianggap belum memenuhi ekspektasi.