Sidang Umum PBB ke-81: Macron Soroti Krisis Gaza dan Pelanggaran di Tepi Barat

New York: Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan "kredibilitas" komunitas internasional dipertaruhkan jika tetap tidak bertindak terhadap situasi di Jalur Gaza.

Ia juga menyebut pembatasan bantuan kemanusiaan yang terus berlangsung sebagai sesuatu yang "memalukan."

Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB seri ke-81 di New York, Selasa, 22 September 2026, Macron mengatakan klaim bahwa perdamaian telah tercapai di Gaza belum diikuti dengan peningkatan pengiriman bantuan kemanusiaan.

"Sebagian pihak mengklaim bahwa perdamaian telah tercapai, tetapi hal itu belum membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan. Pemandangan ini memalukan. Ini memalukan bagi kita semua," tegas Macron, seperti dikutip dari Anadolu Agency.

Macron mempertanyakan kredibilitas negara-negara yang telah mengakui Palestina tetapi tidak mengambil tindakan terhadap situasi kemanusiaan di Gaza.

"Namun, seberapa besar arti kredibilitas kita jika kita tetap tidak bertindak di Gaza?" ujarnya.

Macron juga mengecam apa yang disebutnya sebagai pelanggaran yang terus berlangsung di Tepi Barat yang diduduki.

"Lihat apa yang terjadi di Tepi Barat, di mana dari hari ke hari kita melihat pelanggaran, dan atas nama apa? Hamas tidak pernah sangat aktif di Tepi Barat," kata Macron.

Ia mengatakan komunitas internasional harus menjunjung "hak-hak sah rakyat Palestina", termasuk hak mereka untuk hidup. Pada saat yang sama, Macron menegaskan komitmen Prancis terhadap keamanan Israel.

Namun, Macron memperingatkan agar keamanan Israel tidak dijadikan alasan untuk melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan negara-negara tetangga.

Ia juga menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan Lebanon. Menurut Macron, Lebanon yang sepenuhnya berdaulat diperlukan untuk menangani keberadaan Hizbullah dan memulihkan keamanan.

"Kedaulatan untuk Lebanon dan rakyatnya. Kedaulatan untuk Palestina. Hak-hak mereka yang paling dasar kembali dilanggar," ujarnya.

Mengenai Suriah, Macron mengatakan Prancis akan terus mendukung kedaulatan dan persatuan negara tersebut. "Revolusi tidak boleh berubah menjadi kekecewaan," kata Macron.

Hukum Internasional, Reformasi PBB, dan AI

Macron juga memperingatkan bahwa hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa menghadapi tantangan serius di tengah berbagai konflik di dunia.

"Kejahatan perang telah diindustrialisasi. Kita melihat penghancuran infrastruktur sipil dan pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah era baru tindakan barbar," katanya.

"Konvensi Jenewa menawarkan kerangka perlindungan, tetapi kerangka itu sedang dibongkar," ujar Macron.

Ia kembali menegaskan dukungan Prancis terhadap Mahkamah Internasional (ICJ) dan mengatakan Paris akan terus mendukung "peran sentral" lembaga tersebut.

"Kita tidak bisa begitu saja menerima tatanan baru impunitas yang sedang coba dibangun oleh sejumlah pihak," katanya.

Macron juga menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB agar lembaga tersebut lebih efektif. "Kita harus membuka diri terhadap anggota baru, kawasan baru," ujarnya.

Macron Peringatkan Dominasi Segelintir Kekuatan atas AI

Macron juga menyerukan keterlibatan internasional yang lebih besar dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI). Dia memperingatkan agar masa depan teknologi tersebut tidak hanya ditentukan oleh dua kekuatan besar atau segelintir pelaku ekonomi.

"Kita harus tetap teguh dan tidak menyerah dalam persoalan kecerdasan buatan," kata Macron. Ia mengatakan ada pihak yang ingin membuat dunia percaya bahwa hanya dua kekuatan, AS dan Tiongkok, yang akan menentukan keputusan terkait AI.

"Mereka ingin membuat kita percaya bahwa hanya beberapa pelaku ekonomi yang akan mengambil semua keputusan," ujarnya.

Menurut Macron, negara-negara tidak boleh menerima situasi ketika hanya segelintir kekuatan atau perusahaan yang menentukan arah inovasi teknologi dan dampaknya. (Razaqa Hariz)

Baca juga: Prancis Izinkan Pesawat Netanyahu Melintas, Tuai Kritik Anggota Parlemen Eropa