Penyaluran Bansos Jelang Pemilu Dinilai Bertujuan Politis

Jakarta: Rencana adanya ragam bantuan sosial (bansos) senilai Rp13,39 triliun dari pemerintah dinilai sebagai sikap laten jelang pemilu yang bertujuan politis. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan praktik ini sudah dapat dipahami publik, sehingga tidak aneh jika pola sama terjadi lagi menjelang Pemilu 2024.

"Iya kan sudah jelas arahnya. Tiap mau pemilu bansos digelontorkan. Kepuasan pemilih kepada pemerintah saat di survei meningkat," ujar Mabruri, Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023.

Menurut dia, meski situasi ini terus berulang dan menjadi pola, publik tidak bisa begitu saja dikondisikan. Sebab, dengan berbagai akses informasi yang diterima publik tentang para calonnya, publik bisa menilai dan mengambil sikap atas pilihannya di Pemilu 2024.

"Tetap saja rakyat susah dapat kerja. Tapi yang pasti rakyat itu bisa menilai mana yang bisa dia percaya untuk jadi pemimpin. Masyarakat kita semakin melek politik tidak bisa sekadar dirayu dengan materi. Apa yang terjadi sudah sangat gamblang," papar dia.

Dia menambahkan penggunaan pola bagi-bagi bansos dapat dibaca sebagai upaya pemerintah berpihak pada satu kelompok. Sehingga penting bagi semua pihak untuk semakin menguatkan pendidikan politik yang kritis kepada publik.

Menguntungkan Calon Tertentu

Sementara itu, Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan program bansos di tahun politik patut diduga sebagai langkah politis untuk tujuan keuntungan pihak tertentu. Program bansos yang berdekatan dengan pemilu jelas memicu mobilisasi pemilih yang memberikan efek tertentu, khususnya kepada pihak yang didukung pemerintah.

"Inilah mengapa perlu adanya agenda terukur yang dijalankan pemerintah, agar program pemerintah tidak dipolitisir untuk kepentingan politis. Bansos yang berdekatan dengan pemilu jelas memicu mobilisasi pemilih. Terlebih keluarga Jokowi (Presiden Joko Widodo) ikut kontestasi, Gibran (anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka) jelas diuntungkan," ungkap dia.

Menurut dia, Bawaslu seharusnya melakukan tekanan agar tidak ada program pemerintah yang potensial dijadikan kampanye terselubung. Demokrasi yang sehat harus dibangun semua pihak, khususnya penyelenggara pemilu yang berada di garis terdepan.

"Hari ini kita sedang menyaksikan bencana kelaparan di Yahukimo, Papua, dan itu tidak ada hingar bingar pemerintah untuk menangani, sementara untuk yang potensial bermuatan politis justru pemerintah gencar lakukan, jelas ini ketimpangan," ujar dia.