Kemendagri Tegaskan Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar Bukan Perintahnya

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons pakta integritas Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Moso untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kemendagari tak pernah memerintahkan Yan membuat pakta tersebut.

"Pakta Integritas Pj Bupati Kabupaten Sorong yang memuat arahan pemenangan Ganjar sebagai Presiden bukanlah dari Kemendagri," ujar Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, ketika dihubungi, Rabu, 15 November 2023.

Menurut dia, Kemendagri baru mengetahui soal pakta integritas tersebut dari pemberitaan media massa. Kastorius menyampaikan tidak ada arahan mengenai dukungan terhadap calon tertentu.

"Kita di Kemendagri juga baru tahu dari media massa adanya pakta seperti itu," ungkap dia.

Dia juga menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pada para penjabat (pj) kepala daerah bersikap netral selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung. Hal itu disampaikan Tito dalam negeri dalam berbagai kesempatan. 

"Tetap menjaga netralitas aparatur sipil negara di pemerintah daerah," sebut dia.

Pj kepala daerah harusnya fokus menjalankan program-program pemerintah. Seperti penurunan prevalensi stunting serta pengendalian inflasi di daerah.

"Sesuai arahan presiden, Mendagri selalu menekankan kepada Pj, baik di rakor (rapat koordinasi) Pj ataupun dalam berbagai kesempatan, agar Pj bekerja menjaga kondusifitas politik dalam negeri, bekerja keras menangani masalah stunting, pengendalian inflasi, dan berbagai urusan pemerintahan,dan pembangunan di daerah," ujar dia.

Sebelumnya, beredar pakta integritas yang ditulis Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Pada pakta integritas itu menyatakan sejumlah poin yang salah satunya siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong kepada Ganjar pada Pilpres 2024.

Pakta itu ditandatangani Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023. Berikut isi pakta integritas tersebut:

1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong. 
2. Tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 
3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.
4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.