Bawaslu Diminta Tegakkan Keadilan dalam Pilkada 2024

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Bawaslu untuk menegakkan keadilan dalam Pilkada 2024. Managing Partner Themis Indonesia, Feri Amsari mengatakan, beberapa pejabat negara secara terang-terangan mendukung salah satu paslon cagub-cawagub.

"Bawaslu sama sekali tidak memberikan contoh bagaimana sebuah penyelenggara pilkada tidak mampu menegakkan keadilan dalam Pilkada 2024," ujar Feri di Jakarta Selatan, Selasa 26 Maret 2024.

Sehingga, usai gerakan dukungan tersebut, para pejabat negara itu mendapatkan perlindungan negara. Perlindungan tersebut, kata Feri, merupakan fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
 

Baca juga:  Persiapan Lokasi Pemungutan Suara Sepanjang 120 Meter di Kelapa Gading

Menurut Feri, seharusnya seorang pejabat negara tidak menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan pribadi. Karena bagaimanapun mereka tetap akan dilindungi negara dan hal itu menurut Feri merupakan fasilitas negara.

"Faktanya para pejabat negara itu tetap akan menggunakan pengamanan dari negara, yaitu fasilitas negara," imbuh Feri.

Feri sempat mengungkap potensi kecurangan dalam Pilkada 2024. Pertama, beberapa pejabat negara yang secara terang-terangan mendukung salah satu paslon cagub-cawagub.

Kedua, ia mengatakan, ada polisi yang ikut turut serta dalam kampanye terkait Pilkada di beberapa daerah seperti di Sulawesi Utara. Ketiga, penyelenggara Pilkada dinilai tidak tegas sebab tidak dapat menilai dengan bijak terkait potensi pelanggaran Pilkada 2024.