Pengentasan Kemiskinan Jadi Isu Utama Rapimnas Kadin 2024

Jakarta: Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup, Bobby Gafur Umar, menyatakan sejumlah pokok pembahasan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2024. Salah satunya, masalah pengentasan kemiskinan.

“Kalau kita lihat pidato Presiden dari mulai pelantikan sampai kunjungan (kenegaraan) beliau ke luar negeri, Presiden sangat menekankan bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan apalagi kemiskinan ekstrem,” kata Bobby, melalui keterangan tertulis, Kamis, 28 November 2024.

Bobby menjelaskan, salah satu cara pengentasan kemiskinan adalah dengan mendorong sektor usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan, yaitu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut dia, sektor tersebut harus ditingkatkan.

“Selama ini kita selalu melihat bagaimana membangun Indonesia dengan level atas ekonomi, seperti industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan transisi energi. Yang belum optimal, bagaimana kontribusi dari UMKM ini kita dorong. Jadi ekonomi kerakyatan ini sebenarnya suatu mesin yang luar biasa,” ungkap dia.
 

Baca juga:  Gelar Rapimnas, Kadin Susun Rekomendasi untuk Pemerintah

Dia menjelaskan, UMKM menyumbang pendapatan domestik bruto (PDB) paling besar, mencapai sebesar 61 persen dari pertumbuhan ekonomi, dan memberdayakan sekitar 90 persen tenaga kerja. Namun, sektor UMKM selama ini mempunyai tiga kelemahan, yaitu akses pasar, permodalan, dan dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan kualitas.

“Nah UMKM harus kita bina, sediakan pasarnya, kita bina untuk bagaimana (UMKM) bisa naik kelas dan kemampuan SDM dan kualitas produksinya. Sehingga pergerakan ekonominya akan banyak,” tegas Bobby.

Bobby menjelaskan, dalam Rapimnas Kadin 2024 nanti akan mencoba melihat bagaimana kolaborasi antardunia usaha untuk mengajak sektor-sektor dengan ekonomi sirkular terutama di daerah. Sebab, hal itu berefek langsung terhadap pengentasan kemiskinan. 

Untuk itu, para pimpinan Kadin Indonesia tengah menyusun program kerja Kadin 2025. Penyusunan melibatkan yang melibatkan Kadin tingkat provinsi dan kabupaten kota.
 

Baca juga:  Kadin Dorong Investasi Luar Harus Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Salah satu rencana yang akan dilakukan mengkolaborasikan UMKM dengan industri. "Misalnya, ada perusahaan besar otomotif. Kita minta bekerja sama dengan industri-industri kecil yang bisa menjadi supplier-nya,” sebut dia.

Bobby juga mencontohkan potensi daerah lumbung ikan di Bitung, Sulawesi Utara, yang masih belum terbuka. Menurutnya, di sana banyak kelompok-kelompok nelayan yang bisa dibantu dari sisi dunia usaha besar, seperti investasi dengan kelompok nelayan.

“Hal-hal itulah yang akan kami lakukan di Rapimnas. Nanti akhirnya akan memberikan rekomendasi pada Pemerintah pemerintah, apa yang bisa kita lakukan secara sinergi antara pemerintah, usaha besar dan UMKM ini,” ujar dia.

Bobby juga menekankan perlunya likuiditas bagi permodalan UMKM. Menurut dia, masyarakat bawah harus mendapat akses permodalan. 

Selain UMKM, Bobby juga mencontohkan beberapa program pemerintah yang berbasis kerakyatan yang akan disinergikan dengan rekomendasi Rapimnas Kadin 2024. Yakni, program pembangunan 3 juta rumah murah per tahun dan makan bergizi gratis. 

“Dalam program pembangunan 3 juta rumah per tahun, akan melibatkan lebih dari 180 industri termasuk industri-industri kecil seperti kontraktor-kontraktor di daerah. Dan untuk program makan bergizi gratis, akan diperlukan 80 juta telur per hari yang bisa melibatkan para peternak unggas di daerah,” jelasnya.

Bobby berharap, rekomendasi yang dikeluarkan pada Rapimnas Kadin 2024 nanti dapat dituangkan ke dalam program kerja kementerian. Sebab, sesuai dengan 8 Asta Cita dan 17 Program Prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

“Awal tahun depan kita menatap baru. Mudah-mudahan inflasi terjaga, likuiditas ada, makronya tidak semakin buruk, sehingga kami dunia usaha melihat semakin optimistis ke depannya,” tuntas Bobby.