14.291 Narapidana DKI Ikut Nyoblos di Pemilu 2024

Jakarta: Sebanyak 14.291 narapidana di DKI Jakarta dipastikan dapat melakukan pencoblosan pada saat pemilihan umum (Pemilu) 2024. Jumlah tersebut tersebar di delapan lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahan (rutan), dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di Ibu Kota.

“Ada 14.291 orang dari jumlah total warga binaan sebanyak 15.040 orang atau sekitar 95,01 persen tidak kehilangan hak pilih dan akan mengikuti proses pencoblosan dalam Pemilu 2024,” ucap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ibnu Chaldun di kantor KPU DKI Jakarta, Rabu 7 Februari 2024.

Ibnu mengatakan banyak di antara narapidana di rutan, lapas, dan LPKA tidak membawa dokumen kependudukan mereka. Sedangkan sebagai salah satu syarat untuk bisa melakukan pencoblosan dalam Pemilu 2024 harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau fotokopi.

"Umumnya warga binaan lalai membawa KTP dan seringkali dokumen mereka juga tidak mencantumkan NIK. Solusinya kami kerjasama dengan Disdukcapil DKI Jakarta," ungkap dia.
 

Baca juga: 700 TPS di Jakpus Dipastikan Siap Menyelenggarakan Pencoblosan

Ibnu mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan dengan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta sejak November 2023 lalu. Secara teknis, pihak Disdukcapil membuat perjanjian kerjasama dengan pihak rutan untuk melakukan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi sampai perekaman.

Dari proses tersebut, diakui jumlah napi yang memiliki hak mencoblos berkurang dari daftar pemilih sementara (DPS) yang ditetapkan pada 21 Juni 2023. Hal itu disebabkan karena ada warga binaan telah bebas, mutasi ke Lapas di luar DKI, dan meninggal dunia.

Selain itu, Ibnu menjelaskan sebanyak 641 orang petugas yang berjaga bakal bertugas menjadi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Mereka juga akan melakukan pemilihan di rutan.

Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awalludin mengatakan, sinergi pihaknya dengan Kanwil Kemenkumham telah lama terjalin baik. Apalagi kegiatan ini dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024.

"Kami juga pastikan blanko KTP dari Kemendagri sudah tersedia. Sehingga tidak perlu lagi Suket di DKI Jakarta," kata Budi. (Medcom.id/Christian)