Stranas PK Kantongi Banyak Aduan Pertambangan dari Masyarakat

Jakarta: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengaku sering menerima aduan terkait masalah pertambangan dari masyarakat. Sebagian berupa kerusakan jalanan.

“Dari Stranas kita mendengar banyak keluhan dari pemerintah daerah bagaimana di sektor pertambangan, pemerintah daerah memang berdasarkan regulasi hanya kebagian sedikit. Yang jelas jalannya rusak, berdebu, masyarakat protes,” kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.

Pahala mengatakan protes dari masyarakat itu ditambah dengan aduan dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan pemerintah daerah (pemda). Mereka, kata dia, tidak bisa berkutik dengan protes masyarakat karena aturan pertambangan dipegang pemerintah pusat.

“Oleh karena itu pemerintah mengeluh,” ucap Pahala.
 

Baca juga: KPK Sudah Tangani 1.607 Koruptor, 34 Persen Berasal dari Parpol

BUMD juga kerap mengadu banyaknya pungutan liar (pungli) di sektor pertambangan. Praktik itu diyakini mereka menyusahkan aktivitas pertambangan.

“Kita bilang, oknum-oknum yang begini ini menyesatkan BUMD pada operasional,” ujar Pahala.

Banyaknya aduan itu membuat Stranas PK tergerak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Salah satunya membuat perjanjian untuk kerja sama dengan banyak stakeholder terkait pertambangan.

Kerja sama itu akan dibarengi dengan evaluasi per tiga bulan. Kesepakatan yang dibuat berbeda tergantung dari perusahaan pelat merah yang ditunjuk.

“Kami akan melakukan evaluasi apakah kegiatan tersebut benar-benar sudah dijalankan sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak ada terjadi kerugian keuangan negara,” ucap Pahala.

Kerja sama yang dibedakan dinilai penting karena permasalahan tiap wilayah pertambangan berbeda. Sebagian terkait pengelolaan sampah dan penggunaan jasa pengangkutan batu bara dengan kereta api.