Beda Hasil Survei, Dewan Etik Sanksi Poltracking Indonesia

Jakarta: Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi) menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Lembaga survei tersebut tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. 

Ketua Dewan Etik, Asep Saefuddin mengatakan, keputusan itu diambil dari pemeriksaan yang sudah dilakukan. Sebab, hasil survei yang dikeluarkan Poltracking menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) di jajak pendapat untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

"Penyelidikan untuk mengetahui kenapa terjadi perbedaan hasil survei di antara kedua lembaga, dan mengidentifikasi apakah terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam proses pelaksanaan survei hingga publikasi hasil survei," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin, 4 November 2024.

Setelah pemeriksaan tatap muka, Dewan Etik meminta kedua lembaga menyampaikan keterangan tambahan secara tertulis yang dikirimkan pada 31 Oktober 2024. Saat diminta keterangan tambahan dari kedua lembaga, Poltracking  belum cukup memenuhi standar pemeriksaan. 

"Dewan Etik meminta kembali keterangan lanjutan dari Poltracking Indonesia pada Minggu, 2 November  2024 pukul 19.00 WIB," kata Asep.

Hasil pemeriksaan, LSI telah melakukan survei sesuai dengan SOP survei opini publik. Pemeriksaan metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik. 
 

Baca juga:  Ada Perbedaan Hasil Survei Poltracking dan LSI, Ini Respons KPU Jakarta

Sedangkan poltracking tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik. Poltracking disebut tak bisa menunjukkan data asli 2.000 sampel seperti yang disampaikan dalam laporan survei.

"Poltracking menyampaikan bahwa data asli sudah dihapus dari server karena keterbatasan penyimpanan data (storage) yang disewa dari vendor," bebernya. 

Dalam penyampaian keterangan tertulis pada 31 Oktober 2024, Poltracking Indonesia juga tidak melampirkan raw data asli 2.000 sampel seperti yang dimintakan dalam dalam pemeriksaan pertama. Dalam pemeriksaan kedua pada 2 November 2024, Poltracking Indonesia juga belum bisa menjelaskan dan menunjukkan data asli raw data 2.000 sample.

Lalu, Dewan Etik menerima raw data hingga pada 3 November 2024. Data yang diperoleh telah berhasil dipulihkan dari server dengan bantuan tim IT dan mitra vendor.

"Lalu kami membandingkan kedua data tersebut dan ditemukan banyaknya perbedaan antara data awal yang diterima sebelum pemeriksaan dan data terakhir yang diterima pada 3 November. Adanya dua dataset yang berbeda membuat Dewan Etik tidak memiliki cukup bukti untuk memutuskan apakah pelaksanaan survei Poltracking Indonesia telah memenuhi SOP survei atau belum," jelasnya. 

"Dalam pemeriksaan, Poltracking Indonesia juga tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang telah dirilis ke publik. Tidak adanya penjelasan yang memadai membuat Dewan Etik tidak bisa menilai kesahihan data," pungkasnya.