Jaksa Agung Janji Lanjutkan Bersih-bersih BUMN

Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanuddin membeberkan pihaknya akan bersih-bersih BUMN untuk mencegah risiko fraud. Fraud adalah perbuatan manipulasi yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang menyimpang dan dapat merugikan individu, organisasi hingga pihak ketiga.

Di sisi lain, fraud juga dapat diartikan sebagai bentuk kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan pribadi. Sebagai aparat penegak hukum, kejaksaan turut memiliki peran dan tanggung jawab melakukan pencegahan maupun penindakan fraud di sektor BUMN.

“Sebagai bentuk dukungan, Kejaksaan telah menjalankan “Program Bersih-Bersih BUMN” bersama Kementerian BUMN melalui langkah preventif hingga represif untuk membenahi BUMN dari segi hukum dan bisnis,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 5 Maret 2024.

Burhanuddin membeberkan BUMN merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam perekonomian kerakyatan yang harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, BUMN juga merupakan badan usaha yang bertugas untuk memperoleh keuntungan bagi negara.
 

Baca juga:  MK Larang Pengurus Parpol Jadi Jaksa Agung, Sekjen NasDem: Tak Relevan

Oleh karenanya, jika aksi korporasi BUMN tidak mengindahkan risiko fraud, dampaknya bisa sangat signifikan dan merugikan mulai dari segi finansial, reputasi, hingga pengaruh negatif bagi investasi. Lalu hukuman regulator dan sanksi hukum, masalah internal dan kegagalan tata kelola, merusak moral karyawan dan budaya perusahaan, peningkatan biaya operasional, hingga risiko kepailitan.

“Terjadinya fraud dalam lingkup BUMN akan sangat berdampak bagi tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sebagai langkah mitigasi terkait hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional,” ungkapnya.

Jaksa Agung menyebut, pengungkapan kasus di BUMN oleh Kejagung menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah dalam membenahi perusahaan plat merah. Ia berharap kolaborasi antara BUMN, BPKP dan Kejaksaan diharapkan dapat terus berjalan dan meningkat.

“Kejaksaan akan selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan banyak pihak dalam mendukung semua program pemerintah. Mewujudkan BUMN yang bersih dari korupsi adalah pekerjaan besar bagi kita semua yang akan bermanfaat tidak hanya hari ini, tetapi juga untuk generasi mendatang,” ujar dia.