Nggak Terima Hasil Pemilu, Kapolri Bolehkan Masyarakat Unjuk Rasa

Jakarta: Masyarakat diperbolehkan untuk turun ke lapangan melakukan aksi protes atas ketidakpuasan hasil pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024.
 
Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan unjuk rasa itu diminta dilakukan dengan tertib.

"Turun ke jalan boleh, namun tentunya dilakukan secara terukur tidak anarkis dan mebahayakan masyarakat dan orang lain," kata Kapolri usai meninjau kesiapan Pasukan Pengamanan Pemilu di Mona, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari 2024.

Di samping itu, mantan Kabareskrim Polri ini berharap masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemungutan suara protes melalui instansi resmi. Seperti penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konatitusi (MK).
 

Baca juga:  Pencoblosan di Papua Terkendala, Kapolri: Pemungutan Suaranya Jadi Mundur

Polisi siap melakukan pengamanan bila masyarakat tetap melakukan aksi dengan turun ke jalan. Masyarakat yang berunjukrasa dengan melanggar aturan akan ditindak.

"Kita mengantisipasi potensi yang kemudian melakukannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan, TNI-Polri akan mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi pengalaman 2019 Kita minimalisir di tahun 2024 ini," tutur mantan Kapolda Banten itu.

Hari ini masyarakat Indonesia saat ini tengah melakukan pencoblosan baik pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan anggota legislatif (pileg). Seperti DPR RI, DPRD dan DPD.

Namun, pencoblosan di beberapa wilayah terdapat kendala karena banjir. Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) dipindahkan. Salah satunya, terjadi di Papua. Bahkan, jadwal pencoblosan di Papua dimundurkan.