3 Partai Diprediksi Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Jakarta: Tiga partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) diprediksi bakal bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming periode 2024-2029. Ketiga partai itu, menurut Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, tidak memiliki tradisi menjadi partai oposisi.

Adit mengatakan, koalisi partai politik pengusung Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu membutuhkan tambahan kekuatan. Sebab, komposisi KIM berdasarkan hasil Pemilu 2024 masih kurang dari 50 persen di parlemen.

"Dugaan sementara tentu orang berspekulasi di tiga partai yang akan segera bergabung yaitu PKB, NasDem dan PPP," kata Adit lewat keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Kamis, 25 April 2024.

PKB dan NasDem merupakan dua partai politik yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sedangkan PPP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Menurut Adit, ketiga partai tersebut selalu berada di dalam pemerintahan, setidaknya sejak Reformasi 1998.

"Ketiga partai ini belum memiliki tradisi yang kuat untuk berada di luar kekuasaan pascareformasi. Sehingga argumen partai-partai ini akan terus berada di lingkaran pemerintahan semakin menguatkan tradisi yang dimaksud," ujar dia.
 

Baca juga: Demokrat Serahkan Urusan Koalisi ke Prabowo

Pengajar ilmu politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu menjelaskan, dua partai lainnya, yakni PDI Perjuangan dan PKS berpotensi menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pada kontestasi Pilpres 2024, PDI Perjuangan mengusung Ganjar-Mahfud, sedangkan PKS mendukung Anies-Muhaimin. Kedua partai itu disebut Adit memiliki rekam jejak sebagai partai di luar pemerintahan.

"Tentu tidak punya masalah bila pilihan ini diambil," ujarnya.

Kendati demikian, ia masih membuka kemungkinan adanya perubahan konstelasi pertimbangan dari PDI Perjuangan maupun PKS untuk bergabung ke pemerintahan. Menurutnya, pembentukan koalisi baru dalam kacamata KIM menjadi penting. Sebab, hal itu terkait konfigurasi kekuatan politik baru dan struktur kelembagaan pemerintahan baru yang sedang dipersiapkan selama masa transisi.