OJK Minta Perbankan hingga Pasar Modal Antisipasi Dampak Rambatan Konflik di Timur Tengah

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lembaga jasa keuangan (LJK) seperti industri perbankan hingga pasar modal untuk terus melakukan monitoring terhadap kondisi dinamika global. Termasuk potensi dampak rambatan menyusul tingginya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel.
 
Selain itu, kata Pjs. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari, OJK juga meminta lembaga jasa keuangan untuk memperkuat manajemen risiko dan melakukan stress testing di berbagai skenario.
 
"Sehubungan dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, lembaga jasa keuangan kami minta untuk terus mencermati situasi yang terjadi serta melakukan antisipasi dampaknya terhadap kondisi debitur dan juga di pasar keuangan itu sendiri," ungkap Friderica di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 3 Maret 2026.
 
Friderica atau akrab disapa Kiki menjelaskan peningkatan tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi pada awal 2026, termasuk di Timur Tengah serta dinamika kebijakan perdagangan di Amerika Serikat (AS), menjadi downside risk yang berpotensi meningkatkan volatilitas di pasar keuangan secara global.
 
Kiki mencatat, terdapat tiga jalur (channel) yang terus dicermati OJK salah satunya antisipasi dampak rambatan akibat peningkatan harga minyak dunia. Ia mengingatkan terdapat risiko yang serius apabila penutupan Selat Hormuz terjadi secara berkepanjangan.
 
"Karena ini kan 30 persen supply minyak dunia itu lewat situ, kemudian LNG (liquefied natural gas) juga cukup signifikan. Sehingga kita antisipasi dampak rambatannya di kita terkait dengan harga minyak ini," jelas dia.
 

Baca juga: OJK Pelototi Potensi Dana Asing 'Kabur' Gegara Konflik AS-Iran

(Ilustrasi logo OJK. Foto: dok MI)
 

Risiko peningkatan inflasi global

 
Selanjutnya, jalur kedua yang dicermati OJK yakni risiko peningkatan inflasi global yang akan berpengaruh pada arah suku bunga kebijakan bank sentral. Dalam hal ini, dampak yang perlu diantisipasi yakni pengetatan likuiditas di pasar keuangan global serta pada akhirnya dampak terhadap prospek pertumbuhan ekonomi.
 
"Sehingga kita juga melihat bagaimana potensi perebutan persaingan untuk dana-dana ini, dan makanya kita harus memastikan persiapan kita di dalam negeri untuk bisa menghadapi eksposur global yang tinggi ini," jelas Kiki.
 
Jalur terakhir adalah peningkatan ketidakpastian yang mendorong flight to quality ke instrumen safe haven. Kiki menjelaskan bahwa dalam situasi seperti saat ini, pasar negara berkembang seperti di Indonesia dituntut untuk menunjukkan integritas dan likuiditas yang kuat sekaligus data keuangan yang kredibel agar tetap kompetitif dan menarik aliran modal asing.
 
Dalam hal ini, ujar Kiki, OJK juga terus memperkuat fundamental sektor keuangan di Indonesia termasuk untuk melanjutkan program reformasi peningkatan integritas dan likuiditas di pasar.
 
"OJK dan SRO tentu punya serangkaian instrumen kebijakan apabila diperlukan diaktivasi dalam hal adanya fluktuasi pasar yang tidak kita harapkan," beber dia.
 
Lebih lanjut, OJK akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).