UU PPRT Disahkan, Sahroni Minta Penegak Hukum Tegas Lindungi ART

??Jakarta: Aparat penegak hukum diminta memberikan perlindungan maksimal terhadap asisten rumah tangga (ART). Sebab, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang (UU).

?"Selanjutnya, tinggal penegakan UU-nya yang harus dipastikan maksimal. Tidak boleh ada lagi pekerja rumah tangga yang tidak dibayar haknya, didiskriminasi, hingga disiksa,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa, 21 April 2026.
?
?Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu mengingatkan pihak terkait agar maksimal dalam implementasi UU PPRT. Sehingga, tidak ingin ada lagi pembiaran intimidasi dan kesewenang-wenangan terhadap para pekerja rumah tangga. 

?
?"Sekarang undang-undangnya sudah ada, maka Kemnaker, kepolisian, dan seluruh penegak hukum harus fokus pada implementasinya. Pastikan tidak ada lagi pekerja rumah tangga yang diperlakukan semena-mena oleh majikannya. Kalau ada, maka mekanisme penyelesaian dan perlindungan hukumnya juga harus berlaku tegas,” ungkap Sahroni.
?
?Selain itu, Sahroni mengapresiasi pengesahan UU PPRT. Menurut dia, beleid tersebut sudah diperjuangkan oleh NasDem.
?
?"Alhamdulillah, akhirnya perjuangan kami di Fraksi NasDem yang sudah menyuarakan RUU ini lebih dari 10 tahun lalu berbuah hasil dengan disahkannya UU PPRT. Ini adalah tonggak penting karena selama ini para pekerja rumah tangga bekerja tanpa payung hukum yang jelas," ujar Sahroni.
?
Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyerahkan laporan pembahasan tingkat I RUU PPRT kepada pimpinan DPR. Foto: Youtube DPR.
 
?DPR mengesahkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026.
?
?"Apakah RUU PPRT dapat disahkan menjadi undang-undang," kata Ketua DPR Puan Maharani dikutip dari Youtube DPR, Selasa, 21 April 2026.
?
?"Setuju," kata peserta rapat paripurna DPR yang diikuti ketuk palu pengesahan.
?