Inggris Siapkan Larangan Dagang dengan Permukiman Israel di Tepi Barat

London: Inggris bersiap memberlakukan larangan perdagangan dengan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki Kebijakan tersebut disebut menjadi bagian dari pergeseran sikap London yang lebih tegas terhadap Israel.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband diperkirakan akan mengumumkan "perombakan besar" hubungan Inggris dengan Israel. Langkah yang disiapkan mencakup pelarangan perdagangan barang dan sejumlah jasa dari wilayah permukiman tersebut, termasuk pembiayaan dan kegiatan periklanan.

Kebijakan itu ditujukan untuk menghentikan perluasan pos-pos permukiman Israel yang dinilai semakin mengancam prospek pembentukan negara Palestina yang berdaulat.

Mengutip laporan The Independent via Anadolu, Selasa, 8 September 2026, langkah tersebut dipercepat setelah proyek E1 kembali mengalami kemajuan. 

Proyek tersebut merupakan koridor strategis yang dirancang menghubungkan wilayah permukiman Israel dan berpotensi memutus konektivitas bagian utara dan selatan Tepi Barat.

Miliband sebelumnya menyebut perluasan permukiman tersebut sebagai tindakan yang "tidak dapat diterima dan merusak". Pemerintah Inggris disebut ingin mengambil langkah aktif untuk mempertahankan prospek solusi dua negara.

Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina pada September 2025, mengikuti langkah lebih dari 140 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya.

Miliband juga diperkirakan akan menggunakan “bahasa yang lebih tegas” dibandingkan para pendahulunya ketika membahas situasi kemanusiaan di Gaza.

Menurut sejumlah laporan, pernyataan tersebut akan menegaskan bahwa militer Israel, “dengan mengatasnamakan keamanan, menerapkan kontrol yang tidak perlu” terhadap bantuan yang masuk ke Gaza.

London juga dilaporkan masih mempertahankan opsi untuk bergabung dalam gugatan hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, yang merupakan badan peradilan utama PBB. Namun, menurut The Guardian, paket kebijakan terbaru itu diperkirakan tidak akan menggunakan istilah genosida.

Tekanan terhadap Kebijakan Israel

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham pada Senin mengecam perluasan permukiman ilegal dan menjanjikan bahwa “langkah-langkah menyeluruh” akan segera diumumkan.

Kebijakan tersebut muncul setelah data PBB menunjukkan kekerasan yang dilakukan pihak Israel telah mencapai “tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya”. Lebih dari 1.400 serangan yang menyebabkan korban atau kerusakan properti tercatat sepanjang 2026.

Sekitar 750.000 warga Israel saat ini tinggal di 516 permukiman dan pos permukiman ilegal di wilayah yang diduduki. Menurut sumber tersebut, mereka melakukan upaya hampir setiap hari untuk menggusur warga Palestina dari tanah mereka.

Baca juga: Inggris Siapkan Langkah Komprehensif atas Ekspansi Permukiman Israel di Tepi Barat