RW Kumuh di Jakarta Tersisa 211 Wilayah

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat keberhasilan signifikan dalam menekan angka Rukun Warga (RW) kumuh di Ibu Kota. Berdasarkan data terbaru hasil kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah RW kumuh mengalami penurunan hingga 52 persen dibandingkan data tahun 2017.

“Ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunan data ini akan terus kami dalami untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di Jakarta,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.
 

Kepala BPS Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa penentuan status kekumuhan tersebut didasarkan pada 11 indikator utama, mulai dari kepadatan bangunan, kualitas sanitasi, hingga drainase lingkungan. Dari total 2.749 RW yang ada di Jakarta, hasil finalisasi data tahun 2026 menunjukkan hanya tersisa 211 RW yang masih masuk dalam kategori kumuh.

"Dari total 2.749 RW di Jakarta, BPS mengidentifikasi 211 RW masih masuk kategori kumuh setelah finalisasi data 2026," ungkap Amalia.


Kepala BPS Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti. Foto: Metro TV/Muhammad Alvi Randa. 

Meski angka tersebut turun drastis, Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan perhatian khusus pada wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi. Pramono menegaskan fokus intervensi pemerintah selanjutnya akan diarahkan ke wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang saat ini tercatat masih memiliki konsentrasi RW kumuh tertinggi di Jakarta.

Guna menjaga akurasi data ke depan, Pemprov DKI dan BPS akan memanfaatkan teknologi citra satelit berbasis big data untuk memantau 1.904 RW lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada kawasan kumuh baru yang muncul seiring dengan pertumbuhan penduduk di Jakarta.