Komisi Percepatan Reformasi Polri Tak Usulkan Kementerian Keamanan

Jakarta: Komisi Percepatan Reformasi Polri resmi tak mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan ke Presiden Prabowo Subianto. Karena dinilai memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.

"Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami, manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak, maka ya sudah kita tidak usulkan," ujar Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dalam tayangan Breaking News Metro TV, Selasa, 5 Mei 2026.
 

Jimly menjelaskan bahwa meskipun di internal komisi terdapat dinamika dan perbedaan pendapat, seluruh anggota telah mencapai mufakat terkait urungnya pembentukan kementerian baru tersebut. 

Di sisi lain, Presiden pun menerima poin-poin laporan serta hasil tukar pikiran yang disampaikan oleh sepuluh anggota komisi.


Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie. Foto: Metrotvnews.com/Kautsar Widya Prabowo.

"Tadi Bapak Presiden menerima poin-poin yang kami laporkan, ada juga tukar pikiran, dan bahkan kami juga menyampaikan tidak semua kami bersepuluh itu 100 persen sepakat semua, ada yang beda pendapat karena itu kita laporkan juga," kata Jimly.